TANGERANG, BeritaBhayangkara.com – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2020. Acara tersebut dipusatkan di Graha Widia Bhakti, Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis, 30 Januari 2020.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa BRIN harus bisa mengorkestrasi pengembangan proyek-proyek riset yang sangat strategis, yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, memecahkan permasalahan bangsa, dan memanfaatkan peluang global bagi kemajuan negara Indonesia.
Kepala Negara juga meminta agar BRIN mampu mendeteksi dan mengidentifikasi topik-topik riset yang strategis dan inovatif, yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. BRIN juga harus menjadi badan intelijen inovasi bangsa.
“Birokrat-birokrat BRIN jangan hanya duduk di kantor, di belakang meja, tapi harus turun dan keliling, identifikasi riset-riset inovatif dan strategis, identifikasi masalah-masalah yang ada dari hulu sampai hilir dan selesaikan kesulitan-kesulitan yang ada lewat riset dan inovasi,” ujar Presiden.
Oleh karena itu, secara khusus Presiden menyampaikan tiga arahan untuk BRIN. Pertama, BRIN harus segera mengonsolidasikan agenda riset strategis nasional di berbagai bidang. Harapannya, riset-riset tersebut akan memberikan nilai tambah bagi negara dan bagi perekonomian masyarakat.
“Sesuai yang tadi saya contohkan, itu baru di bidang energi. Masih banyak bidang-bidang yang lain yang bisa kita garap, bidang pangan, bidang farmasi, bidang pertahanan, teknologi informasi. Minggu depan, tadi saya sudah sampaikan ke Pak Kepala BPPT, untuk ratas khusus urusan drone,” jelasnya.
Kedua, Presiden meminta BRIN untuk melakukan konsolidasi anggaran. Menurut Presiden, anggaran riset Indonesia tersebar di berbagai lembaga riset dan penelitian yang jika digabungkan nilainya mencapai Rp27,1 triliun.
“Ini angka yang besar sekali. Duit sebesar ini gede. Meskipun masih jauh dari yang kita inginkan. Tapi ini dulu diselesaikan, dikonsolidasikan sehingga menghasilkan hilirisasi riset yang baik,” imbuhnya.
Presiden tidak ingin jika riset-riset yang dilakukan hanya menghasilkan laporan yang akan ditaruh di lemari. Menurutnya, dana riset sebesar Rp27,1 triliun tersebut jika dikonsolidasikan dengan baik dan menghasilkan suatu penemuan, bukan tidak mungkin akan melompat 2 hingga 4 kali lipat.
“Begitu infrastruktur sudah selesai, akan kita geser anggaran infrastruktur untuk masuk ke sini. Memang kita sudah harus sampai mempersiapkan ini untuk masa depan bangsa kita. Angka ini memang belum banyak dibandingkan negara-negara maju, namun jika kita manfaatkan optimal, fokus pada tema-tema strategis dan solutif, saya yakin hasil riset kita akan berdampak pada kemajuan bangsa. Urusan angka ini buat saya tidak sulit, tapi saya pasti bertanya, hasilnya apa?” paparnya.
Ketiga, Presiden meminta BRIN untuk mengonsolidasikan aktor dan jejaring yang harus terlibat dalam proyek inovasi strategis nasional. Selain mengonsolidasikan 329 unit riset milik kementerian dan lembaga, Presiden ingin agar BRIN mengajak semua pihak untuk bekerja sama, termasuk meningkatkan peran swasta dalam riset-riset unggulan.
“Kita bisa berikan insentif pada swasta yaitu lewat super deduction tax. Apalagi yang saya lihat, terakhir kemarin di Korea Selatan, tren di negara-negara maju perisetnya hampir sebagian besar bekerja di perusahaan swasta. Ini yang saya lihat,” tandasnya.
Sebelum menyampaikan sambutan, Presiden terlebih dahulu meninjau pameran yang menyajikan produk-produk inovasi karya anak bangsa. Dalam pameran tersebut dihadirkan antara lain, teknologi pengolahan pangan fungsional, metabolite stem cell, drone black eagle atau elang hitam, katalis merah putih, dan lain-lain.
Turut hadir dalam acara tersebut antara lain, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim.
Selain itu hadir pula Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, serta Gubernur Banten Wahidin Halim.
Dukung Inovasi Anak Bangsa, Presiden Jokowi: BUMN Harus Berperan Lebih Besar
Era persaingan global, di mana negara-negara berkompetisi untuk memperoleh keunggulan, membutuhkan komitmen dan keberanian untuk melakukan riset dan inovasi. Melalui riset yang berkesinambungan dan melahirkan inovasi tersebut negara pada akhirnya akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Dukungan terhadap hal itu harus diberikan dalam porsi yang lebih besar oleh seluruh pihak.
Presiden Joko Widodo sendiri memandang bahwa tugas dan fungsi dukungan tersebut sudah selayaknya turut dibebankan kepada BUMN-BUMN. Menurutnya, di era sekarang ini, gerak BUMN semestinya tak lagi terbatas hanya pada kegiatan usaha atau produksi barang-barang dan layanan bernilai ekonomis, melainkan turut berperan dalam pengembangan riset dan inovasi yang dilakukan anak-anak bangsa.
“BUMN seperti Pertamina harus lebih berperan besar dalam mendukung pengembangan industri katalis ini, jangan takut dan malah menghindar. Kita ingat, keuntungan Pertamina itu bukan hanya miliar, bukan hanya Rp1-2 triliun, tapi sudah terakhir di atas Rp20 triliun. Jadi kalau dipakai untuk riset seperti ini saya kira tidak ada ruginya,” ujarnya selepas berdialog dengan Prof. Dr. Ir. Subagjo dari ITB dalam acara Pembukaan Rakornas Kemenristek/BRIN Tahun 2020 di kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan, Kamis, 30 Januari 2020.
Nama Pertamina disebut oleh Subagjo yang bersama timnya di ITB sedang melakukan riset mengenai teknologi katalis. Melalui riset yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1982 tersebut Subagjo memiliki harapan besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa terhadap kebutuhan katalis industri yang sebagian besar masih didapat dari impor.
Mulanya, Subagjo menceritakan kepada Presiden mengenai awal mula risetnya yang dilatarbelakangi oleh banyaknya limbah sawit yang terbuang industri. Padahal, apabila diolah sedemikian rupa, limbah sawit tersebut dapat dikonversi menjadi olahan minyak bumi.
“Karena saya belajar tentang katalis, diminta mencari katalis yang cocok untuk proses tersebut. Kami lakukan dan memang kami sangat gembira waktu itu. Senior-senior kami juga beberapa bilang reaksi itu menghasilkan cairan yang kadang-kadang baunya seperti solar, tergantung pada kondisi operasinya,” tuturnya.
“Maksudnya, kalau temperatur tinggi hasilnya gas, bisa jadi elpiji. Kalau temperatur lebih rendah, nanti diperoleh bensin. Lebih rendah lagi kerosene. Kerosene itu bahan baku avtur. Lebih rendah lagi bisa solar,” ia menambahkan.
Namun, untuk melakukan riset di bidang tersebut ternyata tidak mudah oleh karena membutuhkan dukungan industri dan dana yang besar. Subagjo dan timnya terpaksa harus menghentikan riset mereka saat itu karena kesulitan menemukan mitra industri.
“Padahal kami punya (resep) katalis yang baik untuk proses tersebut,” ucapnya.
Baru kemudian sekitar tahun 2000 riset tersebut dapat diteruskan kembali setelah menjalin kerja sama dengan Pertamina untuk mengembangkan katalis yang digunakan di BUMN tersebut.
“Sebentar, ini urusan dengan Pertamina ini. Pernah enggak dibantu dalam rangka katalis tadi dari Pertamina?” tanya Presiden begitu mendengar nama Pertamina disebut.
“Dibantu, Pak. Kami sangat terbantu banyak dan ada alat yang harganya Rp8 miliar, itu ada di laboratorium kami atas bantuan Pertamina,” jawabnya.
Jumlah yang disebutkan tersebut dinilai terlalu kecil oleh Presiden. Apalagi mengingat keuntungan Pertamina yang jauh lebih besar dan subjek riset yang tergolong sebuah penemuan besar yang dapat memajukan perekonomian negara.
Subagjo kemudian mengatakan bahwa bantuan terakhir yang diterima oleh timnya dari Pertamina sebesar Rp46 miliar. Namun, itu pun dinilai oleh Presiden masih belum cukup.
“Rp46 miliar? Tapi kecil juga, karena dana sawit kita sekarang mungkin sudah mendekati Rp30 triliun. Untuk apa ini hanya disimpan saja? Saya sudah perintahkan ke menteri saat itu untuk diperbanyak bantuan ke ITB urusan katalis ini,” kata Presiden.
Subagjo menyatakan, untuk mendukung dan melanjutkan risetnya, diperlukan pabrik katalis yang dibangun di dalam negeri. Dengan adanya pabrik tersebut, ia bersama timnya akan lebih leluasa mengembangkan risetnya sehingga akan benar-benar bermanfaat bagi kebutuhan industri dalam negeri.
“Sangat penting sekali dalam membangun pabrik katalis. Sejak dua tahun saya sudah menginginkan ada pabrik katalis sehingga resep-resep katalis yang kami kembangkan itu tidak akan lepas ke luar negeri,” ujarnya.
Presiden kemudian mengungkap, Pertamina dalam beroperasinya membutuhkan kurang lebih 50 katalis yang hanya 3 di antaranya yang mampu diproduksi sendiri. Berdasar fakta tersebut, riset yang dilakukan Subagjo dan timnya menjadi sangat relevan dan akan segera ditindaklanjuti olehnya melalui rapat terbatas khusus bersama jajaran terkait.
Kepala Negara berharap agar dengan hasil riset dan pembangunan industri katalis tersebut di masa mendatang akan diperoleh efisiensi, utamanya melalui kebijakan B20 dan seterusnya dengan menggunakan bahan dan proses yang sepenuhnya dilakukan di dalam negeri.
“Upaya-upaya anak bangsa seperti ini harus didukung penuh, tidak boleh dihambat. BUMN seperti Pertamina harus lebih berperan besar untuk mendukung pengembangan industri katalis. Badan Pengelola Dana Sawit juga harus aktif mendukung riset-riset yang sangat berdampak besar seperti ini,” tandasnya.
Pewarta: Damar