banner 160x600
banner 160x600
ADV Space 970x250

Kolaborasi Forkopimda Jatim, Menkes dan Kepala BNPB Atasi Covid-19 di Bangkalan

Forkopimda Jatim bersama Kepala BNPB, dan Menteri Kesehatan melakukan Rapat Koordinasi penanganan Covid-19 di Pendopo Bupati Bangkalan

SURABAYA, BeritaBhayangkara.com – Forkopimda Jatim meliputi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Setiawan, dan Waka Polda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo, bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Ganip Warsito dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan Covid-19, di Pendopo Bupati Bangkalan dengan Forkopimda Kabupaten, serta tokoh agama di Bangkalan., Selasa (8/6/2021).

Dalam kesempatan ini Bupati Bangkalan, R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan, situasi yang terjadi di Bangkalan saat ini, mengalami peningkatan kasus dari 12 menjadi 322 kasus.

“Terjadi peningkatan kasus, dari 12 kasus menjadi 322. Di mana kasus tertinggi di wilayah kecamatan Arosbaya kecamatan Klampis, kecamatan Geger dan kecamatan Bangkalan,” jelasnya saat Rakor bersama Forkopimda Jatim.

Untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Bangkalan, Bupati juga sudah menyiapkan fasilitas kesehatan di Bangkalan dan penyekatan di akses Suramadu dan Pelabuhan Kamal.

“Kami sampaikan dari hasil kegiatan lapisan atau penyekatan tanggal 7 Juni 2021 di akses Suramadu dan Pelabuhan Kamal, dengan hasil akses Suramadu jumlah orang yang dilakukan rapid antigen sebanyak 1364 orang yang melakukan perjalanan dari Bangkalan menuju Surabaya, dengan menghasilkan yang reaktif sejumlah 28 orang, dan langsung dilakukan swab PCR. Hasilnya 8 orang terkonfirmasi positif,” papar Bupati Bangkalan.

Laporan terbaru hasil pemeriksaan Staf Puskesmas Kecamatan Klampis per hari ini, Selasa (8 Juni 2021). Total dari 99 staf yang di swab PCR positif Covid-19 ada 44 orang. “Ini baru saja kami menerima laporan dari tenaga kesehatan, ini semuanya sudah dilakukan vaksin,” tambahnya.

Menkes, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa saat ini yang paling penting adalah mengurai tekanan rumah sakit di Bangkalan, karena sudah penuh.

“Jadi nanti beberapa yang berat, kalau ada pasien-pasien, bisa digeser ke Surabaya. Karena Surabaya itu rumah sakitnya bagus-bagus, kapasitasnya juga masih kuat, sehingga bisa mengurangi tekanan di rumah sakit Bangkalan,” kata Menkes.

“Ini juga biasa tekanannya selain Jumlah tempat tidur adalah dokter dan perawatnya. Tadi saya sudah bawa dirjen Yankes (layanan kesehatan) supaya koordinasi sama IDI kirim dokternya ini sudah mau, kita juga nanti ngomong sama pusat pendidikan tenaga kesehatan di Surabaya itu di bawah saya, saya kirim perawat-perawatnya, di sini supaya bisa bergantian, karena kalau enggak, kasihan capek itu tenaga kesehatan yang ada di Bangkalan,” tandas Menkes di hadapan awak media.

Lebih lanjut, Menkes mengatakan sudah mengirimkan alat-alat kesehatan maupun obat-obatan, nantinya ribuan vaksinasi juga akan dikirim di Bangkalan.

“Beberapa alat-alat kemarin sudah kirim ventilator sebanyak 30 unit, obat-obatan dan saya mau kasih vaksinasi nanti lebih deh, 20.000 – 30.000 saya drop saja di sini, karena ternyata mau kok divaksin. Tadi saya ketemu dengan Pak Kyai mau kok divaksin,” tambah Menkes.

Kepala BNPB menyampaikan dirinya datang di sini adalah untuk memberikan pendampingan, dan penguatan penanganan Covid-19 yang melonjak di Bangkalan, selain itu juga mengoptimalisasi lagi peran dan fungsi dari posko PPKM mikro.

“Karena posko ini punya tugas, punya fungsi, yaitu fungsi pencegahan, antara lain penegakan protokol kesehatan. Jadi bemper pertama supaya tidak sakit itu, ya menggunakan Masker,” ujarnya.

“Jadi ini kalau tentara bilang masker ini harga mati ini, pelindung diri yang paling utama. Karena dengan pakai masker ini, tadi pak Menkes sudah menyampaikan, itu kemungkinan tertular hanya 5%. Karena 95% perlindungan diri kita,” lanjutnya Letjen TNI Ganip Warsito.

Kepala BNPB juga berupaya mengajak kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, para Kyai, Ketua MUI dan sesepuh di Bangkalan untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Kita akan terus mengajak tokoh masyarakat, terutama para kiai, ketua MUI, dan sesepuh di sini untuk bisa mengajak masyarakat semua disiplin protokol kesehatan, disiplin Menggunakan masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan Menjauhi kerumunan dan Membatasi mobilitas,” ajaknya.

“Kemudian langkah-langkah di lapangannya terhadap tiga episentrum yang melonjak kasusnya ini, Gubernur juga sudah memberikan arah-arahan kepada bupati untuk memberikan pembatasan-pembatasan supaya tidak menyebar ke mana-mana, Ini hal yang harus kita segera lakukan,” pungkasnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, jika Kabupaten Bangkalan sangat dekat dengan Surabaya, Gubernur juga mengajak Direktur Utama RSUD Soetomo hari ini hadir, dan sebenarnya menurut Gubernur Jatim sudah melakukan koordinasi dengan RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu (Samrabu), dan sudah ada yang dirujuk ke Sutomo.

“Kemudian Jumat, saya rakor lagi internal Pemprov untuk koordinasi secara teknis, pokoknya tidak boleh ada pasien masuk ke rumah sakit yang Bed Occupancy Rate (BOR) sudah 80% itu sudah harus ada relaksasi,” pesan Khofifah.

“Tidak ditolak ya, dirujuk. Karena masing-masing rumah sakit dirujukkan itu punya rumah sakit penyangga. Nah, Samrabu ini diputuskan oleh tim Samrabu dan tim covid Bangkalan ada 6 rumah sakit penyangga,” jelas Gubernur Jatim usai rakor di Pendopo Bangkalan.

Sementara, Gubernur juga mengatakan, dari 6 rumah sakit penyangga, 2 di antaranya adalah Rumah Sakit Milik Pemprov. 1 Rumah Sakit Dr. Soetomo, 1 lagi Rumah Sakit Haji.

“Rumah Sakit Dokter Soetomo ini alatnya sangat lengkap, dokternya sangat komplit, BOR-nya sangat rendah. Sehingga dimungkinkan untuk bisa dijadikan rujukan utama. Yang tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa dari 99 yang di tes PCR, itu Ada 46 yang terkonfirmasi positif, 17 di antaranya ternyata CT-nya di bawah 25,” jelas Khofifah di hadapan awak media.

“Saya langsung koordinasi supaya ini prioritas dilakukan Gene Sequencing di ITD UNAIR Supaya kita bisa melihat adakah strain lain yang terkonfirmasi di dalam pasien-pasien ini. Jadi ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari SOP Pemprov ketika melihat titik urgency tertentu. Bupati sudah menyiapkan 2 titik penyangga di sini. Satu di diklat, dua di-BLK,” Lanjutnya.

Pemprov ini juga menyiapkan di BPWS Kaki Suramadu, Bangkalan. Jadi sebetulnya area-area yang mungkin kita sebut karantina, mungkin kita sebut transit tapi bukan rumah sakit darurat lapangan.

Kalau Rumah Sakit Darat Lapangan (RSDL) ini pada posisi BOR yang cukup rendah hari ini, itu di Indrapura Surabaya. Artinya seat-nya atau bed-nya banyak, meskipun itu banyak, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat dan waspada berganda.

“Jadi kalau saya menyampaikan, oh barunya banyak, gratis bukan begitu. Memang ini adalah kesiapsiagaan yang kita lakukan sejak awal Covid-19 ini terjadi,” jelasnya.

Khofifah menjelaskan, Kalau tentang Soetomo, tentang RSDL adalah untuk dijadikan koneksitas yang lebih memudahkan. Jangan sampai Samrabu ini kemudian over capacity, itu yang kita lakukan relaksasi rumah sakit di mana-mana dibutuhkan.

Kemudian tenaga kesehatan (Nakes) ini penting. Jadi mungkin nanti ada tempat di mana para Nakes paling tidak dua minggu bertugas, setelah dua minggu bertugas, kalau akan kembali ke keluarga ini harus di PCR, memastikan saat kembali ke keluarga mereka dalam keadaan sehat.

Negatif dari covid-19 ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penularan di rumah sakit, misalnya. Jadi semua dijaga.

Untuk pendekatan Penta Helix, Khofifah berharap pesan yang disampaikan ini dapat diterima oleh masyarakat, terutama Bangkalan, yang biasanya Idul adha ada tradisi Toron.

Hari ini mohon kembali untuk bisa menunda keinginan tradisi Toron itu suasana ini tidak cukup kondusif untuk melakukan silaturahim dengan kerumunan, yang kita harapkan semua dalam keadaan sehat.

“Covid-19 ini bisa dikendalikan dengan baik. Jadi untuk tradisi-tradisi tertentu memang kita harus sabar dan menunda tidak kita lakukan pada saat suasana masih seperti ini,” pungkas Gubernur Jatim, didampingi Menteri Kesehatan dan Kepala BNPB. (Red.)