KERINCI, BeritaBhayangkara.com – Proyek swakelola Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Sungai Penuh berupa penambalan (patching) jalan mendapat kritikan dari masyarakat. Bagaimana tidak, dari pantauan awak media Selasa (21/04/2020) berdasar laporan masyarakat, pekerjaan ini terkesan asal jadi, tidak mengikuti metode pelaksanaan sebagaimana yang telah ditentukan.
Di depan Kantor BRI Cabang misalnya, di Jalan Jenderal Sudirman, beberapa hari setelah dikerjakan, jalan yang direhab sudah rusak dan butiran material pun sudah berantakan. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan dilakukan tidak menurut spesifikasi yang dianjurkan.
Jika mengacu pada pedoman teknis Bina Marga PUPR, alur pengerjaan patching meliputi pemotongan berbentuk bujur sangkar atau persegi atas titik rehabilitasi dengan menggunakan asphalt cutter, diberi tanda dengan cat atau kapur, pembongkaran tidak hanya terhadap lapis permukaan tetapi hingga tanah dasar dengan kedalaman sesuai petunjuk direksi pekerjaan. Dilanjutkan dengan penuangan agregat yang dipadatkan dengan vibratory roller, penyemprotan resap pengikat (prime coat) menggunakan asphalt sprayer, hamparan aspal dan sebagainya, hingga titik yang direhab kokoh dan tahan lama.
Namun pelaksanaan pekerjaan yang diterapkan diduga tidak mengikuti alur sebagaimana yang ditentukan, terkesan menggunakan rumus sendiri, padahal secara teknis mereka sudah mengerti.
“Ya, sebagai warga yang pernah menjadi bagian dari Dinas PUPR, saya kecewa atas pekerjaan yang dilaksanakan. Seharusnya Pihak PU malu jika terapan pekerjaan tidak seperti yang ditentukan, karena tidak sedikit warga yang paham bagaimana metode pelaksanaan seharusnya. Dan jika kita lihat justru masih banyak titik-titik rawan lakalantas yang masih dibiarkan begitu saja, khususnya dijalan-jalan protokol,” ucap salah seorang yang tidak ingin disebutkan namananya inisial MD, salah satu warga kepada awak media (21/04/20).
Hingga saat ini, belum bisa didapatkan konfirmasi dari pihak Dinas PUPR Kota Sungai Penuh, baik Martin selaku pimpinan PU maupun Fadhil yang menjabat Kabid Bina Marga. Beberapa waktu ini tak dapat dimintai keterangan karena lagi ada kegiatan di luar kantor,” kata stafnya.
Apapun itu, yang jelas semua tanggungjawab pekerjaan yang diamanatkan, harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Karena semua berakar dari anggaran duit rakyat. Dan khusus untuk proyek-proyek swakelola yang dikerjakan oleh bidang masing-masing, masyarakat mungkin tidak tahu berapa cost yang digelontorkan, jangan pula celah ini dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan yang justru akan merugikan masyarakat sebagai pihak yang semestinya menerima pelayanan yang optimal dari pemerintah. (NP)