Pangdam XVIII/Kasuari Hadiri Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Papua Barat Daya

Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Haryanto, S.I.P, M. Tr. (Han)., menghadiri Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
banner 120x600

SORONG, BeritaBhayangkara – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Haryanto, S.I.P, M. Tr. (Han)., menghadiri Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Provinsi Papua Barat Daya. Plt Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat mengukuhkan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya, bertempat di Gedung Lamber Jitmau, komplek kantor Gubernur Papua Barat Daya jalan Mambruk, kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (6/6/2024).

Pengukuhan yang berlangsung di Gedung LJ Kantor Walikota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, disaksikan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad dikukuhkan sebagai Ketua Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya.

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin mengatakan, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Papua Barat Daya merupakan komite daerah yang ke-31 di Indonesia. Di mana dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, tinggal 7 provinsi yang belum ada Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Dikatakan Wapres, ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata. Namun, telah menjadi praktik yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat muslim (inklusif), tetapi juga mengedepankan keadilan.

Di tatanan global, sambungnya, negara-negara dengan penduduk mayoritas non muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sebagai contoh, Brasil, Australia dan Thailand terdepan dalam ekspor produk makanan halal. Korea Selatan dan Jepang juga konsisten mengembangkan pariwisata ramah muslim, bahkan Inggris menjadikan negaranya pusat pasar keuangan Islam.

Lanjut Ma’ruf, di dalam negeri, pemerintah mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Berbagai wilayah lain telah menuai manfaat ekonomi dan keuangan syariah dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

“Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif. Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM, agar lebih berdaya dan sejahtera,” ujarnya.

“Saya telah menyaksikan sendiri kekayaan wilayah ini. Salah satunya pesona Raja Ampat, yang pernah saya kunjungi tahun 2018. Ini baru sedikit potret pariwisata Papua Barat Daya yang berkelas dunia. Di samping itu, kita ingin agar produk-produk UMKM Indonesia makin berkualitas dan membanjiri pasar ekspor dunia, di samping memenuhi pasar dalam negeri yang sangat besar,” tuturnya.

Menurut Wapres, ini adalah kesempatan besar dan Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang ini dengan membentuk KDEKS pertama di tanah Papua. Istimewanya, sebagai provinsi termuda yang belum genap dua tahun, Papua Barat Daya telah menunjukan komitmen tinggi untuk mulai mengakselerasi gerak pertumbuhan ekonomi syariah dan pemerataan kesejahteraan secara selaras, inklusif dan berkelanjutan.

“Perkuat kelembagaan dan sinergi multipihak, dorong penataan kelembagaan yang tepat demi membangun tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, profesional dan berintegritas. KDEKS agar secepatnya mulai bekerja, menyusun dan menyinergikan program ekonomi dan keuangan syariah dengan berbagai program peningkatan kesejahteraan, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting,” tegasnya.

Selain itu, kata Ma’ruf, kembangkan program sesuai potensi dan kearifan lokal, seperti kemajemukan etnis Papua Barat Daya dapat menjadi aset penting pendorong pembangunan ekonomi inklusif. Untuk itu, pastikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merangkul semua pihak dan kalangan, seperti kaum muda dan perempuan, tokoh agama dan adat, akademisi, filantropi, BUMD, sektor swasta, serta masyarakat luas.

“Jaga keberlanjutan program KDEKS, dengan menyelaraskan dan mengakomodasikan tema ekonomi dan keuangan syariah, ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang,” ujarnya.

Wapres Ma’ruf Amin juga berpesan, kembangkan potensi sektor industri halal daerah agar berkontribusi pada keuangan syariah nasional.

Tingkatkan daya tarik wisata alam dan bahari bagi wisatawan muslim di daerah ini, baik domestik maupun mancanegara, dengan menyediakan tempat ibadah dan makanan halal.

“Dorong pengembangan UMKM halal, termasuk potensi ekspor UMKM Kriya, pertanian dan kelautan. Hal ini perlu didukung dengan kemudahan perizinan usaha dan fasilitasi sertifikasi halal dari hulu ke hilir, termasuk peningkatan fasilitasi self-declare,” ungkapnya.

Selain itu, Wapres juga mengingatkan optimalkan Kawasan Ekonomi Khusus Sorong untuk menarik investasi baru dan menjadi pusat pengembangan ekonomi dan pintu ekspor industri halal di kawasan timur Indonesia.

Kemudian tingkatkan edukasi dan literasi masyarakat, serta persiapkan sumber daya manusia terampil di bidang ekonomi syariah. Intensifkan edukasi tentang manfaat ekonomi dan keuangan syariah, serta praktikkan sebagai gaya hidup yang inklusif. Sosialisasikan program dan nilai kebaikan ekonomi syariah dengan jelas untuk menghindari multitafsir.

Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelaku industri halal, bisnis dan kewirausahaan syariah, keuangan syariah, dan dana sosial syariah. SDM terampil dan ahli menjadi salah satu kunci peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah.

“Saya sangat mengapresiasi semangat dan dukungan penuh pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat Daya, yang berpotensi mendorong pembangunan kesejahteraan yang inklusif, berkelanjutan dan mencitrakan kearifan lokal. Saya berharap inisiasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Papua Barat Daya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan mendatangkan kemaslahatan bagi semua umat,” tutupnya.

Turut Hadir, Ibu Wapres Hj. Wury Estu Handayani,b Wamendagri RI Jhon Wempi Wetipo, Dept Bidang Administrasi Sapto Harjono, Stafsus Wapres Masduki Baidiowi Mas Ukuri AbdillahStafsus Wapres, Karo Protokol Erick Griwantara, Karo Pers Media Informasi Rusmin Nuryadin, Karopam Setrmilpres Marsma TNI Heri Kris Dri Handaka, Wadan Paspamres Marsma TNI Solihin, Ketua MRP-PBD Alfons Kambu, Kabinda Papua Barat Mayjen TNI (Purn) Daru Cahyono, S.L., Pangkoarmada III Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si, M.Tr.Opsla., Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.IK., M.T.C ., Danlantamal XIV Laksma TNI Deny Prasetyo, Kasrem 181/Praja Vira Tama Sebagai Plh Danrem 181/PVT Kolonel inf Cristian Piter Sepahelut, Danlanud Manuhua Marsma TNI Dedy Ilham Suryanto Salam, S.Sos., M.M.,Pj. Sekda Provinsi PBD Djohny Way, Dokpri Wapres AKBP Supono.

(Pendam XVIII/Ksr)

[better-ads type='banner' banner='53227' ]