BOGOR, BeritaBhayangkara.com – Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019. Acara tersebut digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019.
Saat memberikan sambutan, Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan terlengkap yang dihadiri unsur pemerintah baik pusat maupun daerah. Presiden berharap agar pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi dengan baik demi menyukseskan agenda besar bangsa Indonesia.
“Saya ingin agar semuanya bisa sambung satu garis dari pusat sampai ke daerah. Juga perlu saya sampaikan, mengelola negara sebesar negara kita Indonesia ini tidaklah mudah, beda dengan negara-negara lain,” kata Presiden.
“Jumlah penduduknya saja sekarang sudah 267 juta, jumlah pulaunya 17 ribu pulau, beragamnya budaya, suku, agama, juga semakin kompleksnya kita mengelola negara sebesar Indonesia ini,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa rakornas ini dihadiri oleh 2.693 peserta yang terdiri atas kepala daerah, DPRD, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Acara ini mengambil tema Sinergi Pelaksanaan Lima Prioritas Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Indonesia Maju.
Seperti diketahui, saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi menyampaikan lima visi besar yang akan dikerjakan dalam pemerintahannya lima tahun ke depan bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Untuk itu, acara ini digelar dengan tujuan untuk menegaskan visi Presiden dan Wakil Presiden serta menyamakan persepsi visi pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
“Ini kita harapkan adanya sinergi antara pusat dan daerah dan kesamaan visi dengan tujuan untuk membangun Indonesia yang makin maju ke depan,” kata Tito.
Turut hadir dalam acara Rakornas Indonesia Maju antara lain para pimpinan lembaga negara dan para Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menata Regulasi di Pusat dan Daerah demi Kecepatan Merespons Perubahan
Regulasi atau peraturan-peraturan yang sedemikian banyak acap kali menjerat dan memperlambat gerak pemerintah untuk mengambil kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan penataan regulasi secara intensif baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Dewasa ini, penataan regulasi tersebut dinilai menjadi suatu keharusan. Regulasi yang ramping dan tak berbelit-belit akan memungkinkan pemerintah bergerak cepat dan menjadi lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan global.
“Fleksibilitas dan kecepatan itu yang paling penting. Semua negara akan menuju ke situ. Siapa yang lebih cepat mendahului dia yang menang,” ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019.
Presiden mengatakan, saat ini dirinya melihat bahwa pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah seakan berlomba-lomba membuat peraturan. Padahal, aturan-aturan yang dibuat tersebut tak menjamin penyelesaian suatu masalah bila tak dilihat secara menyeluruh.
“Sedikit-sedikit diatur. Akhirnya apa? Kecepatan kita dalam bergerak dan kecepatan kita dalam memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat,” ucapnya.
“Padahal sekarang negara sebesar apapun inginnya fleksibel, cepat merespons setiap perubahan. Kita malah memperbanyak aturan buat apa?” imbuh Presiden.
Maka itu, Presiden menitipkan pesan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk tidak mengeluarkan banyak regulasi. Ia menjelaskan, terlalu banyak regulasi memiliki potensi tumpang tindih sehingga rentan menghambat kecepatan pembangunan Indonesia.
“Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur malah kita terjerat sendiri,” tuturnya.
Di tingkat pusat sendiri, Presiden Joko Widodo tengah mengupayakan penataan regulasi tersebut. Salah satunya melalui omnibus law yang nantinya akan merevisi puluhan undang-undang yang telah ada menjadi hanya satu undang-undang.
“Kita justru sebentar lagi akan mengajukan omnibus law. Mengajukan kepada DPR kira-kira 70-74 undang-undang yang akan kita revisi menjadi 1 undang-undang,” kata Presiden.
Selain itu, Kepala Negara juga mendapatkan ide dari hasil pertemuannya dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Wilbur Ross beberapa waktu lalu. Saat itu, Ross mengatakan bahwa di negaranya apabila seorang menteri ingin menerbitkan satu peraturan, maka peraturan tersebut harus turut menghapus dua peraturan lainnya yang telah ada.
“Kultur seperti ini harus kita miliki. Saya mau buat aturan itu juga. Sekarang menteri mau buat peraturan boleh satu, tapi hilang sepuluh. Tapi baru saya hitung-hitung berapa ini biar permen-permen itu hilang semua. Kebanyakan aturan itu pusing sekali,” ujarnya.
Agenda Besar Pemerintah: Cipta Lapangan Kerja
Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu agenda besar pemerintah dalam beberapa waktu mendatang. Sejalan dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan investasi yang nantinya akan turut membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi sumber daya manusia tersebut.
Saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak baik di tingkat pusat maupun daerah mendukung agenda besar tersebut.
“Semua sekarang ini harus mengarah ke sana, penciptaan lapangan kerja. Jadi kalau yang berhubungan dengan ini saya minta semuanya mendukung,” ujarnya.
Untuk itu, Presiden menjelaskan, iklim investasi harus diperbaiki. Ia menegaskan, apabila terdapat investasi yang hendak masuk ke suatu daerah, maka seluruh pihak harus memberikan dukungan dan pelayanan bagi investor agar investasi tersebut segera terealisasi.
“Investasi yang sudah masuk ke sebuah daerah, sudah ada minat, tapi tidak terealisasi gara-gara mereka tidak dilayani dengan baik. Harusnya kita melayani apa yang kurang sehingga bisa terealisasi dan memunculkan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
“Ingat masih tujuh juta rakyat kita yang masih belum memiliki pekerjaan. Ini tugas kita bersama,” sambung Presiden.
Presiden kemudian memberikan gambaran, setelah ramai perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat, sebanyak 33 perusahaan global yang sebelumnya beroperasi di Tiongkok memutuskan keluar negara itu. Namun, dari 33 perusahaan tersebut tak ada satupun yang memutuskan untuk memindahkan operasinya ke Indonesia.
“Dari 33 perusahaan, 23 pindahnya ke Vietnam dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, dan Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Ini harus jadi tanda tanya dong. Kita harus introspeksi ini ada apa,” ujarnya.
Menurutnya, satu hal yang menjadi permasalahan besar dan memengaruhi iklim investasi di negara kita adalah ruwetnya perizinan bagi investasi. Maka itu tak ada cara lain bagi Indonesia selain membenahi urusan perizinan ini.
Padahal, di saat yang sama, pemerintah juga tengah berjuang mengatasi defisit neraca transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang telah berlangsung puluhan tahun. Upaya mengurangi defisit tersebut dapat dicapai dengan selain meningkatkan investasi, juga meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi impor yang dilakukan Indonesia.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta agar prioritas pelayanan perizinan diberikan bagi industri-industri yang berorientasi ekspor dan yang bergerak memproduksi komoditas yang dapat digunakan sebagai substitusi impor.
“Kepastian hukum dijaga. Tidak ada pungli, tidak ada korupsi di situ dalam perizinan-perizinan. Rasa aman harus dijamin TNI-Polri. Ini penting sekali. Jangan sampai kita dilihat dari luar itu negara kita tidak aman,” imbuh Presiden.
Selain itu, yang tak kalah penting, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan agar hendaknya dalam setiap investasi yang masuk pemerintah setempat turut mengikutsertakan pengusaha-pengusaha lokal dan UMKM yang ada.
“Tolong diingatkan. Kalau ada yang tidak diikutkan saya diingatkan agar saya tegur langsung,” tandasnya.
Presiden Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Oknum Aparat yang Halangi Kebijakan dan Inovasi
Presiden Joko Widodo sekali lagi meminta kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan dan memberikan kepastian hukum sebagaimana mestinya. Kepala Negara juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh sampai membuat takut pihak-pihak yang justru ingin mengeluarkan kebijakan dan berinovasi demi kemajuan bangsa.
Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam Rakornas Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda) 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 13 November 2019.
“Saya ingatkan (kepada para penegak hukum), jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silakan digigit. Tapi, yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, kebijakan-kebijakan serta inovasi yang dilakukan para pemangku kepentingan untuk kemajuan dan mendukung agenda strategis bangsa harus didukung dan tidak dicari-cari kesalahannya apabila memang tidak ada niatan melanggar hukum.
“Jangan pernah juga menggigit pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan negara ini. Tugas saudara-saudara adalah menggigit siapapun yang memiliki niat buruk untuk mengganggu agenda-agenda besar strategis bangsa kita,” ucapnya.
Meski demikian, dalam prosesnya, Presiden meminta penegak hukum untuk mengawal dan mengingatkan para pengambil keputusan sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Kepala Negara tak menginginkan bahwa kesalahan yang telah diketahui pada awal pelaksanaan kemudian didiamkan dan baru diusut saat pengerjaan telah selesai.
Menurutnya, banyak proses penegakan hukum yang terjadi dengan pola serupa itu. Presiden mengatakan bahwa pola pikir tersebut mesti segera dibenahi.
“Jelas-jelas itu sudah keliru sejak awal, diingatkan dong. Jangan ditunggu sampai terus dikerjakan. Setelah rampung baru ditebas. Enggak bisa seperti ini. Harus kita akhiri seperti ini,” ujar Presiden.
Presiden juga mengungkapkan, ia banyak menerima laporan mengenai oknum penegak hukum yang bermain-main dengan jabatannya dengan memeras birokrat yang berinovasi dan mengeluarkan kebijakan untuk kemajuan bangsa. Ia langsung memerintahkan Kapolri, Jaksa Agung, dan pihak terkait lainnya untuk langsung mencopot para penegak hukum dengan mental seperti itu.
“Saya juga tidak akan memberikan toleransi kepada aparat hukum yang kerjaannya hanya menakut-nakuti dan mengganggu inovasi, yang kerjaannya justru memeras birokrat dan pejabat,” tuturnya.
Selain itu, Presiden meminta TNI dan Polri dan para penegak hukum untuk menjaga kewibawaan. Ia meminta agar kewibawaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung agenda besar bangsa Indonesia.
“Cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita. Meningkatkan ekspor dan menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti, kalau di area ini masih ada yang bermain-main, akan saya gigit sendiri,” tandasnya.
Pewarta: Damar