Lembar Baru Dugaan Mafia Proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi Akan Muncul Ke Permukaan

  • Whatsapp
Foto: Kantor Dinas PUPR, Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kabupaten Kerinci tengah menyiapkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)

JAMBI, BeritaBhayangkara.com – Tahun 2017 adalah masa kelam bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Beberapa pejabat teras di daerah ini terciduk KPK RI atas serangkaian tindakan korupsi yang akhirnya bermuara ke jeruji sampai seragam orange. Hal ini tentu menjadi cambuk dan pekerjaan rumah bagi para pejabat dan tokoh dalam Provinsi Jambi untuk kembali menata pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) demi mengangkat kembali nama daerah yang sempat tercoreng.

Dalam dinginnya suhu dugaan penyimpangan hukum yang berasal dari tindakan oknum-oknum koruptor yang tidak bertanggungjawab, masyarakat Sepucuk Jambi Sembilan Lurah inipun tengah berlapang dada, berharap akan mendapatkan tata pemerintahan yang benar-benar bersih dan transparan.

Bacaan Lainnya

Namun dalam suasana dingin itu pula, kini permasalahan yang serius terkait dugaan penyimpangan hukum yang dilakukan oleh oknum pegawai Dinas PUPR Provinsi Jambi akan muncul ke permukaan.

“Ya, kasus ini akan ditindaklanjuti secara serius oleh Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kabupaten Kerinci. Saat dikonfirmasi, kepada BeritaBhayangkara.com, Sabtu (08/08/2020) N. Pratama mengatakan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait dugaan pengaturan beberapa proyek dalam Provinsi Jambi yang dilakukan oleh oknum berinisial IW (Pegawai PU Prov.Jambi) bersama dengan kontraktor kelas kakap asal Kerinci berinisial SLM tahun 2015 silam yang belum tersentuh.

“Ya, sebenarnya kasus ini sudah kami laporkan tahun 2016 silam, namun data dan fakta yang kami miliki sempat hilang. Namun, Alhamdulilah baru sekarang ditemukan kembali. Dengan tekad yang bulat dan semua data dan rekaman yang kami pertanggungjawabkan, akan kami serahkan ke pihak hukum terkait di pusat nantinya agar segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Sekretaris DPC LAKI Kerinci itu.

Ia juga menjelaskan bahwa DPC LAKI Kerinci akan meminta kepada KPK RI untuk melakukan persiapan Re-Audit perhitungan konstruksi Proyek Perumahan Kumuh bernilai Rp.12,9 M T.A 2015 silam yang bersumber dari dana APBN, berlokasi di Kota Sungai Penuh yang dikerjakan oleh inisial SLM.

Kami merasa ada yang tidak beres pada proyek tersebut, mengingat dugaan nilai kontrak berbanding terbalik dengan volume konstruksi. Kami telah menelusuri titik-titik sebaran pekerjaan yang berlokasi di Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru dan Desa Gedang Sungai Penuh.

Dari hasil penelusuran, kita mendapatkan percikan angin dari orang dekat beliau berinisial WD bahwa SLM bersama kroninya sangat khawatir jika proyek tersebut terendus ketidakberesannya, jelas Pratama.

Lanjut Pratama, data lain menjelaskan bahwa salah satu proyek konstruksi jalan yang berlokasi di Desa Kemantan, Kab. Kerinci diduga telah diatur dengan sedemikian rupa, hingga akhirnya dimiliki oleh IW (oknum pegawai PU) sendiri, namun dikelola oleh para timnya di lokasi.

Berdasarkan data yang kami miliki tersebut, kita mengharapkan adanya tindaklanjut yang serius setelah hal kami sampaikan nantinya agar ada pembersihan internal Dinas PUPR dan Pemprov Jambi dari oknum-oknum Pegawai PU yang mengambil kesempatan dalam dunia konstruksi, disamping proses hukum yang tetap kita junjung tinggi tentunya,” tambah N.Pratama.

Demi tegaknya hukum, demi penumpasan dugaan tindak pidana korupsi khususnya di Provinsi Jambi, kami sebagai bagian dari warga Jambi mengharapkan kepada institusi penegak hukum di pusat untuk tidak merasa lelah dan selalu berupaya membantu dan menindaklanjuti setiap kasus yang berasal dari laporan masyarakat yang merugikan negara, dengan demikian akan terbentuk pola pengawasan yang lebih maksimal dalam menghambat pergerakan oknum-oknum koruptor yang tidak bertanggungjawab, tutupnya. (NP)

Pos terkait