Media-Bhayangkara.com
BERITA FAKTA, TRANSPARANSI, SETIA, SESUAI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DENGAN FAKTA YURIDIS

~ AD SKY 160x600 ~

~ AD SKY 160x600 ~

Kebebasan PERS, Kajian dan Referensi Kepada Saudara/Saudariku Insan Pers Se-Indonesia

282

By : D. Manurung

Pers adalah instrumen paling baik dalam pencerahan dan meningkatkan kualitas manusia sebagai makhluk rasional, moral, dan sosial.

Sebagian besar dari kita merindukan kedamaian dan kebebasan; tetapi sedikit dari kita yang memiliki antusiasme yang tinggi terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan yang membuat perdamaian dan kebebasan. Sebagai manusia, kita diberkahi kebebasan memilih dan kita tidak dapat menghindari tanggung jawab terhadap Tuhan atau alam. Kita harus memikul sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab adalah harga dari kebebasan. Kebebasan adalah antara apa yang kita lakukan dengan apa yang telah dilakukan kepada kita. Semua umat manusia, berada sama dan independen, tidak ada yang harus menyakiti orang lain dalam hidupnya, kesehatan, kebebasan atau harta namun Kebebasan bukan terkandung dalam tindakan-tindakan yang kita sukai, tapi ada pada hak kita saat mengerjakan sesuatu yang seharusnya.

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oke mari kita bahas!

Produk-Produk Jurnalistik

a. Berita (News)

Berita dalam bahasa Inggris disebut news. Dalam The Oxford Paperback Dictionary terbitan Oxford University Press (1979), news diartikan sebagai “informasi tentang peristiwa-peristiwa terbaru”. Dalam kamus Merriam Webster’s Collegeiate Dictionary (10th Edition, 1994), mengartikan news sebagai laporan peristiwa terkini dan informasi yang tidak diketahui sebelumnya.

Kata “berita” sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, vrit (artinya ada atau terjadi) atau vritta (kejadian atau peristiwa). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, berita adalah “laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Sumber berita adalah fakta dan data sebuah peristiwa, meliputi apa yang kemudian menjadi rumus berita, 5W + 1H.

Menurut Micthel V. Charnley berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian besar pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka. Ia menyebutkan empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah peristiwa sehingga layak dijadikan berita. Keempat unsur itu menjadi “karekteristik utama” sebuah peristiwa dapat diberitakan atau dapat dipublikasikan di media massa yaitu, aktual (peristiwa terbaru, terkini, atau hangat/ up to date), faktual (benar-benar terjadi bukan fiksi), penting, dan menarik (memunculkan rasa ingin tahu dan minat membaca).

Teknik reportase/ mencari berita (news hunting, news getting, news gathering) adalah salah satu tahap proses penyusunan naskah berita (news processing), selain proses perencanaan berita, proses penulisan naskah, dan proses penyuntingan naskah. Meliput berita dilakukan setelah melewati proses perencanaan dalam rapat proyeksi redaksi. Misalnya, dalam rapat redaksi itu diputuskan untuk memuat profil seorang artis. Maka segera setelah itu dilakukan wawancara dengan artis tersebut. Wawancara itulah yang dinamakan news hunting. Ada tiga teknik peliputan berita, yakni:

a. Reportase, adalah kegiatan jurnalistik berupa meliput langsung ke lapangan. Wartawan mendatangi langsung tempat kejadian/peristiwa, lalu mengumpulkan fakta dan data seputar peristiwa tersebut.
b. Wawancara, semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara (interview) dengan narasumber (interviewee). Wawancara bertujuan menggali informasi, komentar, opini, fakta atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
c. Riset kepustakaan, adalah teknik peliputan atau pengumpulan data dengan mencari klipping Koran, makalah-makalah, atau artikel Koran, membaca buku, atau search di internet.

Jenis-jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik antara lain:

• Straight News: berita langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Ditulis dengan gaya memaparkan peristiwa tanpa ditambah dengan penjelasan apalagi interpretasi. Sebagian besar halaman depan suratkabar atau yang menjadi berita utama (headline) merupakan berita jenis ini.
• Depth News: berita mendalam, berita yang merupakan pengembangan dari berita yang sudah muncul, dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan.
• Investigation News: berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber.
• Interpretative News: berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan.
• Opinion News: berita mengenai pendapat, gagasan, atau pernyataan seseorang, biasaya pendapat para cendikiawan, sarjana, ahli, atau pejabat, mengenai suatu hal, peristiwa, dan sebagainya. Penulisannya dimulai dengan (statement Lead) atau teras kutipan (Quotation Lead), yakni mengedepankan ucapan yang isinya dianggap paling penting atau menarik. Sebagai penanda bahwa itu berita opini, biasanya pada judul dicantumkan nama narasumber, diikuti titik dua, lalu kutipan pernyataan atau kesimpulan pernyataan yang paling menarik.

Komposisi tulisan, susunan berita umumnya terdiri dari empat bagian:

1. Headline, kepala berita atau judul berita.
2. Dateline, waktu dan nama tempat berita dibuat atau diperoleh.
3. Lead, teras berita
4. News body, tubuh atau isi berita.

Langkah pertama penulisan berita adalah menentukan lebih dulu sudut pandang “angle” terhadap peristiwa yang akan dilaporkan. Angle yang dimaksud adalah menentukan fakta mana yang dinilai paling penting dan menarik, itulah yang akan dikemukakan lebih dulu. Penulisan judul berita (headline) dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitahukan persoalan pokok peristiwa yang diberitakannya. Teras berita (lead) merupakan laporan singkat yang bersifat klimaks dari peristiwa yang dilaporkannya. Body news, pada bagian ini kita jumpai semua keterangan secara rinci dan dapat melengkapi dan memperjelas fakta atau data yang disuguhkan dalam lead tadi, karena itu body sering pula disebut “sisa berita”.

b. Tajuk

Tajukrencana dikenal sebagai induk karangan sebuah media massa. Tajuk merupakan “jatidiri” atau identitas sebuah media massa. Melalui tajuklah redaksi media tersebut menunjukkan sikap atau visinya tentang sebuah masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Tajuk yang berupa artikel pendek dan mirip dengan tulisan kolom ini, biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi atau redaktur senior yang mampu menyuarakan pendapat korannya mengenai suatu masalah aktual.
Sikap, opini, atau pemikiran, yang disuarakan lewat tajuk adalah visi dan penilaian orang, kelompok, atau organisasi, yang mengelola atau berada dibelakang media tersebut. Adapun jenis tajuk meliputi empat hal, yakni:

1. Menjelaskan berita, tentunya dengan interpretasi dan sudut pandang subjektif media atau penulisnya.
2. Mengisi latar belakang, yakni memberikan kaitan suatu berita dengan realitas sosial lainnya atau informasi tambahan.
3. Meramalkan masa depan, yakni memprediksi apa yang akan dapat te rjadi pada masa mendatang dengan atau akibat terjadinya suatu peristiwa.
4. Meneruskan suatu penilaian moral, yakni memberikan penilaian dan menyatakan sikap atas suatu peristiwa.

Tajuk tidak memiliki struktur tertentu. Namun umumnya, strukturnya terdiri atas judul, intro, dan uraian. Bagian intro mengemukakan aktualitas masalah yang akan dibicarakan, misalnya dengan mengingatkan pembaca akan berita yang muncul sebelumnya. Setelah itu uraian berisi opini penulisnya.

c. Feature

Feature secara harfiyah artinya segi, keistimewaan, menampilkan atau menonjolkan. Feature adalah jenis tulisan di media massa, selain berita dan opini, yang memfokuskan pada segi (angle) tertentu sebuah peristiwa dan menonjolkannya. Karena itu feature disebut pula “karangan khas”.
Sifat tulisan feature lebih menghibur dan menjelaskan masalah dari pada sekedar menginformasikan karena feature adalah tulisan yang menuturkan peristiwa disertai penjelasan riwayat terjadinya, duduk perkaranya, proses pembentukanya, dan cara kerjanya. Ia lebih banyak mengungkap unsure how dan why sebuah peristiwa sehingga mampu menyentuh ketertarikan manusiawi dan menggugah perasaan.

Feature dapat berisi hal-hal yang mungkin diabaikan oleh news dan relative tidak akan pernah basi. Karena itu, penulis feature harus memiliki ketajaman dalam melihat memandang,dan menghayati suatu peristiwa, ia harus mampu menonjolkan suatu hal yang belum terungkap seutuhnya. Untuk menyiapkan sebuah feature diperlukan ketekunan dalam mencari bahan yang berbobot dan mendetail.

Feature merupakan karya jurnalistik aliran jurnalisme baru (new journalism) atau jurnalistik sastra (literary journalism), yaitu teknik penulisan karya jurnalistik bergaya sastra, menampilkan fakta secara mendalam dengan menggunakan teknik fiksi atau menggabungkan keterampilan laporan interpretatif dengan teknik penulisan karya fiksi. Penulisan feature mutlak diperlukan oleh redaksi media massa cetak, terutama mingguan, dwiminguan, bulanan.
Tulisan feature memiliki sifat-sifat faktual bukan fiksi atau rekaan, menerangkan masalah bukan melaporkan dengan segera, tahan waktu tidak basi, mengandung segi human interest, mengandung unsur sastra, menggunakan lead atraktif.
Jenis-jenis feature:
1. Bright, tulisan pendek dengan human interest yang menonjol dari suatu kejadian, biasanya menggelitik atau mengandung unsur humor.
2. Feature Berita (news feature), feature tentang peristiwa aktual. Biasanya merupakan pengembangan dari sebuah straight news, dengan membuka informasi latar belakang masalahnya agar pembaca mendapatkan pemahaman lebih jelas tentang unsur how da why atau duduk perkara sebuah peristiwa.
3. Feature Artikel , yaitu feature yang berisi tentang pemikiran, gagasan, atau ilmu pengetahuan yang dikemas secara ringan dan menghibur.
4. Feature Biografi (profile) , yaitu feature tentang pribadi-pribadi menarik, sosok ternama, atau public figure. Misalnya riwayat hidup pendek seorang tokoh yang meninggal, seseorang yang berprestasi, atau seseorang yang memiliki keunikan sehingga memiliki nilai berita tinggi.
5. Feature Human Interest, feature yang langsung menyentuh atau membangkitkan keharuan, kegembiraan, kejengkelan atau kebencian, simpati dan lain-lain.
6. Feature Pengalaman Pribadi, cerita yang isinya pengalaman penulisannya yang unik, bernilai jurnalistik, atau lucu.
7. Feature Perjalanan atau Petualangan, feature yang berupa catatan perjalanan, laporan peristiwa kunjungan, atau petualangan ke sebuah tempat.
8. Feature Sejarah, feature tentang peristiwa masa lalu, dengan memunculkan tafsir baru sehingga tetap terasa aktual untuk masa kini.
9. Feature Promosi, feature yang memperkenalkan atau mengekspos suatu produk atau ide baru.
10. Feature Produk Praktis, disebut pula tips, yaitu feature yang mengajarkan keahlian atau teknik membuat sesuatu.

Struktur Tulisan feature berbeda dengan tulisan berita, komposisi tulisan feature terdiri dari:

1. Head (judul feature)
2. Lead (teras, intro, kalimat pembuka feature)
3. Bridge atau jembatan antara lead dan body, berfungsi sebagai penghubung antara lead dan isi tulisan.
4. Body (tubuh atau isi tulisan)
5. Ending atau penutup tulisan.

Penulisan judul feature boleh menggunakan judul label (non-kata kerja) sebagaimana halnya judul artikel atau kolom. Jenis penutup feature:

1. Penutup ringkasan: menyimpulkan cerita atau fakta yang telah diuraikan dengan merujuk kepada teras.
2. Penutup penyengat: kalimat penutup yang mengagetkan, berupa kesimpulan yang tidak diduga oleh pembaca.
3. Penutup pertanyaan: dengan mengajukan pertanyaan tanpa jawaban.
4. Penutup klimaks: biasanya dipakai dalam feature yang ditulis secara kronologis, yaitu mengemukakan akhir cerita.

d. Kartun/ Karikatur

Berdampingan dengan tajuk rencana, biasanya tampil sebuah gambar yang lazim disebut kartun. Kartun dimaksud adalah gambar lucu yang melukiskan kejadian-kejadian (biasanya politik) mutakhir dari suatu pemerintahan atau perilaku kebijakan seorang pejabat negara (Hornby, 19961: 57). Dalam gambar tersebut biasanya memuat karikatur, gambar tiruan dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang dikartunkan itu. Karikatur dibuat untuk melukiskan ucapan, perilaku atau rupa yang menekankan cirri khas orang atau tokoh yang disindirnya (Echols, 1975: 99), sehingga memancing cemoohan pembacanya (Hornby, 1961: 56).
Dalam era gambar minded banyak pembaca yang merasa kekurangan waktu untuk membaca tajuk, dan justru sangat gembira serta merasa memperoleh cukup waktu untuk istirahat dengan menikmati karikatur yang disuguhkan dalam halaman tajuk suratkabar. Dengan demikian maksud tajuk pun mudah dipahami.

e. Resensi

Istilah resensi itu sendiri diartikan Echols (1975: 484) dengan menggunakan istilah review, sebagai tinjauan terhadap karya seni dan sastra. Resensi diartikan Hornby (1952: 363) sebagai laporan tertulis tentang isi buku yang diterbitkan atau dipublikasikan paling akhir, untuk suatu terbita berkala. Laporan yang dimaksud berupa penilaian terhadap semua aspek yang ada di dalamnya. Penulis resensi sering dijuluki pengkritik (kritikus). Karena kritik sejati dalam penilaian jurnalistik, berbeda dibanding kritik pada umumnya. Sifat khas dari kritik jurnalistik harus berbeda, harus berwarna seni tersendiri, yakni menyatakan suatu perasaan kreatif dan komunikatif yang nantinya ditujukan kepada khalayak yang menaruh perhatian pada sastra, music, dan drama, serta tetap berhubungan dengan kebiasaan mengkritik sebagai mana halnya. Macam-macam resensi:

• Resensi atau Timbangan Buku, resensi yang biasa dilakukan terhadap buku, dipakai istilah timbangan dalam arti menimbang-nimbang isi buku itu. Setiap suratkabar menganggap buku baru sebagai berita, karena itu resensi buku yang baik merupakan informasi yang pertama dan penting.
• Resensi Suatu Pagelaran, penulis resensi pagelaran pada dasarnya seorang reporter. Disajikan dalam suratkabar ditujukan untuk penonton khususnya dan pembaca suratkabar umumnya.
• Resensi Musik.
• Resensi Film

f. Opini/ Artikel

Artikel (article) adalah karya jurnalistik berupa tulisan yang berisi pendapat (opini), gagasan (ide), pemikiran serta fakta. Posisinya dalam karya jurnalistik masuk dalam kategori views (pandangan atau opini). Sifat-sifat artikel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktual. Artikel adalah tulisan nonfiksi atau berdasarkan fakta dan data.
2. Berisi Gagasan dan Fakta. Artikel berisikan pendapat yang dilengkapi fakta peristiwa atau masalah.
3. Meyakinkan. Sebuah artikel dapat menjadi sarana penulisnya guna meyakinkan orang lain (pembaca) akan pentingnya suatu masalah dipikirkan atau disikapi. Dengan kata lain, artikel bisa menjadi agendasetter dan membentuk opini publik.
4. Mendidik. Artikel umunya mendidik dan mengajarkan sesuatu agar pembaca melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
5. Memecahkan masalah. Artikel membahas suatu masalah yang disertai alternatif pemecahannya atau solusi.
6. Menghibur. Sebuah artikel bisa juga menghibur pembacanya dengan mengangkat tema yang ringan dan lucu.
Sebetulnya tulisan artikel tidak punya struktur, penulis bebas menuangkan masalah yang sedang dibahas, lalu menyambungnya dengan pendirian subjektif. Namun umumnya komposisi sebuah artikel terdiri dari:

1. Judul (head).
2. Nama penulis (by line).
3. Pendahuluan (intro). Semacam teras (lead) dalam berita atau feature.
4. Penghubung intro dengan isi tulisan, berupa identifikasi masalah.
5. Isi tulisan atau uraian (body) yang biasanya terdiri atas sub-subjudul.
6. Penutup (ending). Biasanya berupa kesimpulan, ajakan berbuat sesuatu atau pertanyaan tanpa jawaban.

– Menggali ide, merupakan tahap awal atau pembuka untuk menulis artikel.
– Menguji ide, anda harus menguji ide tersebut, misalnya dengan menimbang, aktualkah ide tersebut? Bergunakah ide tersebut bagi publik? Pernahkah ditulis oleh orang lain? Dan lain-lain.
– Mengumpulkan referensi, referensi (buku-buku, tulisan-tulisan, atau kliping Koran) yang dapat mendukung pengembangan ide tersebut menjadi sebuah tulisan (artikel).
– Memulai menulis, bagi pemula ketika mulai menulis jangan pikirkan harus langsung membuat tulisan bagus. Langsung saja tuliskan apa yang ada dipikiran dengan gaya bebas. Seperti kata James G. Robbins dan Barbara S. Jones “janganlah terkejut atau kecewa jika anda gagal untuk mempertunjukan atau menghasilkan kualitas yang tinggi dalam tulisan pertama anda, pokoknya teruslah memulainya”.
– Menulis intro atau pembuka artikel yang termudah adalah dengan mengutip berita dikoran, mengemukakan pepatah, atau ungkapan lalu dirangkaikan dengan identifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan tersebut.

Artikel layak muat (fit to print) umumnya bertema aktual, mengandung hal baru dari segi pemikiran atau gagasan, dan menyangkut kepentingan sebagian besar pembaca. Data teknis artikel, artikel yang akan dikirim hendaknya:

• Diketik rapi dua spasi diatas kertas putih.
• Judul artikel dicantumkan ditengah-tengah bagian paling atas halaman pertama, dengan nama penulis dibawahnya, dan pada akhir tulisan disebutkan identitas penulis.
• Bahasanya mudah dimengerti, ejaannya benar dan enak dibaca sesuai dengan kaidah EYD.
• Pembahasan temanya sistematis.
• Menyertakan sampul surat plus perangko balasan dengan alamat yang sudah ditulis sendiri untuk memudahkan redaksi media tersebut mengembalikan naskah jika tidak layak muat.

Seorang penulis artikel harus memegang teguh etika kepenulisan tentang “artikel ganda” dan “artikel duplikat”. Artinya tidak mengirimkan artikel yang sama kepada dua atau lebih redaksi media massa, juga tidak melakukan duplikasi terhadap artikel orang lain. Jika salah satu dari hal itu terjadi atau dua-duanya maka dapat dipastikan penulis aka masuk ke dalam daftar hitam (black list) redaksi media massa.

g. Surat Pembaca

opini singkat yang ditulis pembaca dan dimuat khusus pada rubrik khusus surat pembaca. Biasanya berisi komentar atau keluhan pembaca tentang apa saja yang menyangkut kepentingan dirinya dan kepentingan masyarakat. Panjang surat pembaca rata – rata 2-4 paragraf. Rubrik surat pembaca lebih merupakan layanan publik dari pihak redaksi terhadap masyarakat.

h. Pojok

Pojok adalah kutipan pernyataan singkat nara sumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik atau kontrovesial, untuk kemudian dikomentari oleh pihak redaksi dengan kata – kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, dan ada kalanya reflektif. Tujuannya untuk “mencubit”, mengingatkan, menggugat. Kritis tetapi tetap etis. Sesuai dengan namanya, pojok ditempatkan dipojok. Dalam setiap edisi penerbitan, pojok memuat tiga sampai lima kutipan pernyataan atau peristiwa menarik untuk dikomentari.

Ciri-ciri rubrik pojok:

A. Pojok berisi dua alenia.
B. Isi yang disajikan baik dalam alinea pertama maupun dalam alinea kedua, biasanya terangkai dalam kalimat-kalimat pendek.
C. Opini atau pandangan-pandangan dari lembaga surat kabar disajikan dalam kalimat -kalimat yang bersifat sinis dan humoris. (Suhendara, 1989: 38).

A. Foto

Foto jurnalistik menurut Guru Besar Universitas Missouri, AS, Cliff Edom di dalam buku Audy Mirza Alwi halaman 4 adalah panduan kata words dan picture. Sementara menurut Editor foto majalah Life dari 1937-1950,Wilson Hicks, kombinasi dari kata dan gambar yang menghasilkan satu kesatuan komunikasi saat ada kesamaan antara latar belakang pendidikan dan sosial pembacanya.

Jenis-jenis foto jurnalistik

• Spot Photo
Foto spot adalah foto yang dibuat dari peristiwa yang tidak terjadwal atau tidak terduga yang diambil oleh si fotografer langsung di lokasi kejadian. Misalnya, foto peristiwa kecelakaan, kebakaran, perkelahian, dan perang.

• General News Photo
Adalah foto-foto yang diabadikan dari peristiwa yang terjadwal, rutin dan biasa. Temanya bias bermacam-macam, yaitu politik, ekonomi, dan humor.

• People in the News Photo

Adalah foto tentang orang atau masyarakat dalam suatu berita. Yang ditampilkan adalah pribadi atau sosok orang yang menjadi berita itu. Bias kelucuannya, nasib, dan sebagainya.

• Daily Life Photo
Adalah foto tentang kehidupan sehari – hari manusia dipandang dari segi kemanusiawiannya (human interest). Misalnya, foto tentang pedagang gitar.

• Portrait
Adalah foto yang menampilkan wajah seseorang secara close up dan “mejeng”. Ditampilkan karena adanya kekhasan pada wajah yang dimiliki atau kekhasan lainnya. 8

• Sport Photo
Adalah foto yang dibuat dari peristiwa olahraga. Karena olahraga berlangsung pada jarak tertentu antara atlet dengan penonton dan fotografer., dalam pembuatan foto olahraga dibutuhkan perlengkapan yang memadai, misalnya lensa yang panjang serta kamera yang menggunakan motor drive. Menampilkan gerakan dan ekspresi atlet dan hal lain yang menyangkut olahraga.

• Science and Technology photo
Adalah foto yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

• Art and culture photo
Adalah yang dibuat dari peristiwa seni budaya.

• Social and environment
Adalah foto-foto tentang kehidupan sosial masyarakat serta lingkungan hidupnya.

Syarat foto jurnalistik
Syarat foto jurnalistik, setelah mengandung berita dan secara fotografi, bagus (fotografis), syarat lain lebih kepada, foto harus mencerminkan etika atau norma hukum, baik dari segi pembuatannya maupun penyiarannya.

Pembahasan Mengenai Etika dan UU Pers No 40 tahun 1999

Secara etimologis, kata Pers (Belanda), atau Press (inggris), atau presse (prancis), berasal dari bahasa latin, perssare dari kata premere, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak” atau “media cetak”. Etika Pers yaitu suatu aturan atau kaidah-kaidah yang mengatur suatu media dalam mempublikasikan suatu sajian program, berita atau informasi.

Unsur-unsur dalam etika Pers yakni sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab (Seorang jurnalis yang terlibat dalam pers harus mempunyai tanggung jawab atas dampak dari informasi yang disampaikan).
2. Kebebasan Pers (Semua orang, termasuk jurnalis boleh dengan bebas menyampaikan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa pengekangan)
3. Masalah Etis (Pers lepas dari kepentingan individu dan mengabdi kepada kepentingan umum).
4. Ketepatan (Pers memiliki orientasi terhadap kebenaran untuk melayani publik)
5. Tindakan Adil untuk Semua Orang (Pers melawan keistimewaan atau campur tangan pihak-pihak yang mengakibatkan ketidakbebasan media dalam menyiarkan informasi).

Asas Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada 14 Maret 2006, oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006, misalnya, sedikitnya mengandung empat asas, yaitu:

1. Asas Demokratis
Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik. Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan, Wartawan Indoensia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Sebab, dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.

2. Asas Profesionalitas
Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya.
Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang , dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.

3. Asas Moralitas
Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

4. Asas Supremasi Hukum
Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.

Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10.Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11.Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12.Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13.Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14.Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN

PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:
1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamt dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
A. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
B. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
C. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
D. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
E. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
F. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
G. mendata perusahaan pers;
3. Anggota Dewan Pers terdiri dari:
A. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
B. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
C. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
4. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
5. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
6. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
7. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
A.organisasi pers;
B.perusahaan pers;
C.bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
3. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
4. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.

Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.

Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara.

Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

Pasal 4
Ayat 1
Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin.

Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.

Ayat 2
Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber-sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan indentitas sumber informasi.

Hal tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.
Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.

Pasal 5
Ayat 1
Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

Ayat 2
Cukup jelas

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 6
Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.

Pasal 7
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Ayat 1
Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.

Ayat 2
Cukup jelas

Pasal 10
Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain.
Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.

Pasal 11
Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12
Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:
a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.
Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan.
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana pengamat ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat 1
Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat 2
Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat 3
Cukup jelas

Ayat 4
Cukup jelas

Ayat 5
Cukup jelas

Ayat 6
Cukup jelas

Ayat 7
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Pasal 18
Ayat 1
Cukup jelas

Ayat 2
Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Sekian dan Terimakasih
Salam Hormat Saya
D.Manurung

Comments
Loading...

You're currently offline