JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Akhir-akhir ini, publik terutama kota Solo menaruh perhatian kepada Dewan Syari’ah Kota Solo (DSKS). Kiprah DSKS yang selalu menyita perhatian masyarakat luas, terutama karena kontoversinya, semakin menjadi-jadi. Kemunculan dewan ini bahkan membuat sebagian pubik mengernyitkan dahinya. Apakah gerangan yang melatarbelakangi pembentukan DSKS ini? Apakah Solo tidak memberikan kebebasan yang cukup luas kepada umat Islam untuk melakukan aktivitasnya? Apakah Solo sudah meninggalkan ajaran-ajaran Islam sehingga perlu DSKS untuk menumbuhkan kembali ajaran islam tersebut?
Menurut penggagasnya, Dewan Syari’ah Kota Surakarta (DSKS) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk membangun ukhuwah Islamiyyah bagi umat Islam se-Surakarta. DSKS adalah lembaga rujukan syar’i bagi umat Islam se-Surakarta dan diketahui DSKS akan mensinergikan kegiatan elemen islam di Surakarta baik sosial, ekonomi, pendidikan, dakwah dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi umat islam se-Surakarta serta DSKS akan memberikan arahan kegiatan aktivis Islam dan laskar Islam se-Surakarta. Kepengurusan DSKS terdiri dari berbagai elemen dan organisasi Islam di Solo seperti FPI, LUIS, FOSAM, FKAM, JAS, dan lain sebagainya.
DSKS sendiri merupakan wadah bagi sebagian laskar Islam yang berada di Solo. Aktivitas menonjol yang dilakukan oleh DSKS utamanya ialah dengan melakukan kegiatan di ruang publik dalam merespon berbagai fenomena baik politik maupun keagamaan yang terjadi di Indonesia. Dalam pantauan, tercatat DSKS mengikuti berbagai aksi 212 dan turunannya, aksi bela Palestina, dan aksi keagamaan lainnya. Selain itu, DSKS juga terpantau aktif merespon berbagai peristiwa politik seperti penolakan terhadap UU Ormas.
Jika melihat kiprah dan sepak terjang DSKS di Solo, cukup banyak kegiatan mereka yang kontraproduktif. Kehadiran DSKS dianggap mengganggu toleransi dan kerukunan umat beragama di Solo. Mulai dari polemik isu salibisasi yang dilakukan Pemkot Solo sehingga memaksa pemerintah Solo mengubah ornamen titik nol di Balaikota hingga menolak pemasangan lampion di Pasar Gede dan di depan balaikota menjelang perayaan Imlek 2019. Padahal kita ketahui perayaan imlek merupakan tradisi yang ada dan sudah sejak lama dilaksanakan di Kota Solo sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek.
Ini mengandung bahaya karena menempatkan Indonesia pada tingginya politik berbasis identitas. Padahal, demokrasi mensyaratkan prinsip politik kewargaan, bukan politik agama atau etnisitas. Kecenderungan ini tidak hanya melahirkan berbagai tindakan kekerasan dan teror di tanah air, melainkan secara formal berhasil merangsek masuk ke sistem politik. Maka, lahirlah undang undang dan aturan-aturan berbasis agama dan etnosentrisme. Perda-perda berbasis agama merebak di sejumlah daerah, larangan terhadap keberadaan kelompok minoritas meluas, penolakan terhadap kepala daerah yang tak seiman dan se-etnis menggejala, pengkafiran menjadi bahasa yang ringan untuk dihantamkan ke sesama yang tak sealiran, pluralisme dan segala hal yang berbau kiri pun diharamkan.
Kelompok-kelompok dan organisasi intoleran pun tumbuh. Bahkan, sebagian cenderung menolak ketunggalan Pancasila sebagai azas bangsa. Kehadiran mereka kerap menjadi bagian dari tindak-tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas, ujar Juru Bicara Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Gercin NKRI) D.Manurung dalam keterangan tertulisnya kepada awak media di jakarta, Selasa, (12/02/2019).
Reduksionisme identitas ini dalam banyak kasus memicu konflik sektarian dan memicu intoleransi yang makin meluas. Dengan penguasaan sumber-sumber ekonomi yang kian berlipat yang dimiliki oleh elite-elite politik lokal maupun nasional, mereka kian mampu memobilisasi massa dengan menggunakan simbol-simbol identitas keagamaan untuk meraih kepentingan jabatan politik. Di sini, benturan identitas menjadi semakin rawan oleh karena dipicu pertarungan politik para elite tersebut, jelas D. Manurung.
Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sebagai negara kesatuan menjadi sebuah negara yang mengusung perbedaan sebagai kekuatan nasional. Kekuatan persatuan yang diimplementasikan dengan semangat gotong royong yang merupakan panji-panji pembangunan bangsa dan negara menuju visi dan misi negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun, semboyan negara terus dibuat goyah dengan maraknya perilaku dan sikap intoleran yang terjadi sejak masa kemerdekaan hingga masa kini. Gercin NKRI meminta Hukum untuk melarang dan menindak perilaku intoleran, GERCIN NKRI akan siap selalu melawan perilaku dan sikap intoleran sehingga Bhinneka Tunggal Ika terus mengalir dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, tegas Juru Bicara Nasional GERCIn NKRI D.Manurung.
Secara struktur, DSKS saat ini diketuai oleh Dr Muinuddinillah Basri. Siapakah Dr Muinuddinillah Basri? Mu’inudinillah Basri lahir di Surakarta pada 15 Juni 1966. Ayahnya, Mohammad Basri, adalah seorang dai. Dr Muinuddinillah Basri merupakan dosen Universitas Muhamadiyah Surakarta. Sempat tergabung dengan PKS, saat ini Dr Muinuddinillah Basri fokus mengelola pondok pesantren Ibnu Abbas di Klaten serta memiliki beberapa RA di Solo dan Sukoharjo. Sekilas tidak ada yang aneh dengan latar belakang maupun aktivitas Dr Muinuddinillah Basri. Namun demikian, jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata ditemukan fakta yang sangat mencenangkan.
Dr Muinuddinillah Basri memiliki seorang adik bernama Mohammed Yusop Karim Fais alias Saifuddin alias Abu Walid al Indonesii. Abu Walid adalah alumnus Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki Sukoharjo yang didirikan Abu Bakar Ba’asyir. Dia belajar di Ponpes Ngruki selama empat tahun, namun tidak sampai lulus Khuliaffatul Mua`limin (setara SMU). Sekolahnya kemudian dilanjutkan di Jatibarang, Purwokerto.
Saat kerusuhan Ambon meletus, dia dikabarkan ikut berjihad disana. Bahkan, saudara kembarnya yakni Muhammad Nurrudin tewas dalam kerusuhan di Ambon. Setelah berjihad di Ambon, Abu Walid pun melanjutkan sekolahnya di Universitas Ibnu Sa’ud, Riyadh, Arab Saudi.
Pada awal dekade 2000-an, Abu Walid terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah. Dia amat dekat dengan Noordin M Top. Dia menjadi penyalur uang dari Timur Tengah kepada Noordin M. Top. Tidak hanya itu dia pun sering bolak-balik ke Filipina Selatan untuk menjalin kontak dengan Dulmatin.
Pada 2004, Abu Walid ditangkap pemerintah Filipina karena kedapatan tidak memiliki dokumen, serta membawa pistol dan bahan peledak. Setelah 9 tahun mendekam di penjara, pada 10 Desember 2013 pengadilan Filipina membebaskannya dan memulangkannya kembali ke Indonesia. Setelah bebas, ia menikah dengan Rina, janda dari Urwah salah satu tokoh teror dan merekapun menghilang tanpa kabar.
Abu Walid kembali jadi sorotan aparat keamanan setelah muncul dalam video propaganda ISIS. Dalam video itu, ia hanya jadi cameo dan tak diberi peran menyembelih orang. Namun demikian, peran Abu Walid tentunya sangat penting sebagai salah satu alat propaganda ISIS. Terlebih ia disosokkan sebagai seorang algojo ISIS, yang memiliki pengaruh dan peran yang besar. Kabar terakhir di bulan Januari 2019, Abu Walid tewas terkena serpihan tank di Suriah.
Tidak cukup sampai disitu, Dr Muinuddinillah Basri disinyalir yang memiliki keterkaitan dengan jaringan teror. Namun juga salah satu pengurus DSKS di divisi dakwah bernama Abdurrohim alias Iim merupakan pengurus Jamaah Ansyaruh Syariah yang terafiliasi dengan kelompok teror. Iim sendiri adalah putra dari Abu Bakar Baasyir, salah satu orang yang dituakan di dalam jaringan teror di Indonesia.
Melihat berbagai fakta di atas, tentunya perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan kita semua terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh DSKS. Apakah DSKS murni wadah untuk menampung aspirasi dari berbagai organisasi Islam? Atau DSKS memiliki misi terselubung untuk men-Suriah kan Indonesia? Tentunya hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negeri kita tercinta.
Jubir Nasional Gercin NKRI D.Manurung mengajak seluruh elemen masyarakat semua bagian dari solusi menolak perilaku intoleran yang dilawan dengan aksi damai khususnya di SOlo, dan tindakan yang membawa pesan arti kehidupan pluralisme yang sebenarnya dengan semangat persatuan.
Harapan GERCIN NKRI, masyarakat di Solo dapat melakukan Aksi damai tersebut dengan mengajak masyarakat untuk melawan intoleran bersama-sama, mengorganisasi jaringan pergerakan, menunjukkan serta mendemonstrasikan solidaritas kepada korban perilaku intoleran, menolak propaganda kebencian. Tindakan-tindakan tersebut bisa dilakukan semua orang jika ingin mengakhiri perilaku intoleran, kerusuhan dan kebencian, ungkap D.Manurung mengakhiri.
(D.Man)