BALIKPAPAN, BeritaBhayangkara.com – Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginannya agar Indonesia bisa memiliki pusat inovasi, riset, dan teknologi kelas dunia seperti Silicon Valley di Amerika Serikat. Rencananya, salah satu klaster di ibu kota negara baru nantinya akan ditujukan sebagai pusat inovasi tersebut.
“Kira-kira kalau bayangan kita itu kurang lebih kayak kalau di Amerika ada Silicon Valley, kurang lebih kayak itu,” kata Presiden saat berdialog bersama para tokoh masyarakat, adat, dan agama Kalimantan Timur di Rumah Makan De Bandar Resto, Kota Balikpapan, Selasa, 17 Desember 2019.
Selain klaster untuk riset dan teknologi, di ibu kota negara baru nantinya akan dibangun klaster-klaster lainnya, yaitu klaster pemerintahan, klaster pendidikan, dan klaster kesehatan. Presiden menegaskan bahwa di ibu kota baru juga tidak akan ada klaster untuk industri atau pabrik.
“Jadi tidak ada yang namanya pindah ibu kota nanti di ibu kota ada pabriknya seperti kanan kiri Jakarta. Mungkin ada tambahan satu nanti financial center, pusat keuangan. Mungkin, itu kemarin masih kita hitung,” jelasnya.
Untuk klaster pendidikan, Presiden ingin agar universitas yang ada merupakan universitas kelas dunia. Untuk membangun klaster pendidikan tersebut, ia berharap ada kerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi lokal.
“Nanti klaster pendidikan ini kita harapkan ada sebuah kerja sama universitas, atau institut, atau perguruan tinggi di lokal yang akan kita nanti carikan partner karena memang yang ingin kita bangun di sini nanti adalah memang universitas yang kelasnya dunia dan tidak hanya satu. Mohon maaf tidak hanya satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima,” ungkapnya.
Demikian juga dengan klaster kesehatan, Presiden ingin agar nantinya dibangun rumah sakit kelas dunia. Menurutnya, kawasan ibu kota baru nantinya akan dirancang sebagai kawasan yang bersih dengan penggunaan mobil pribadi yang sedikit.
“Pertama memang di situ nanti tidak banyak mobil, tapi yang banyak adalah orang berjalan kaki. Kalau orang tidak suka berjalan kaki, yang kedua adalah orang naik sepeda. Kalau enggak mau naik sepeda, harus mau naik transportasi umum,” tandasnya.
Presiden Apresiasi Dukungan Tokoh Masyarakat Kaltim untuk Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berdialog bersama sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Kalimantan Timur. Pertemuan tersebut dihelat di Rumah Makan De Bandar Resto, Kota Balikpapan, Selasa, 17 Desember 2019.
“Yang pertama, saya ingin mengetuk pintu permisi, kalau di Jawa ini kulo nuwun, kepada seluruh tokoh yang hadir di sini atas keputusan yang telah kita ambil untuk memindahkan ibu kota kita, ibu kota negara ke Kalimantan Timur, lebih khusus lagi di Penajam Paser Utara dan juga Kutai Kartanegara,” kata Presiden.
Di hadapan para tokoh, Presiden menjelaskan bahwa rencana pemindahan ibu kota sudah melalui studi yang cukup lama. Bahkan, wacana terkait pemindahan ibu kota negara telah ada sejak zaman Presiden Soekarno, dan terus ada di setiap masa kepemimpinan presiden berikutnya.
“Kemudian Presiden berikut juga ingin memindahkan dari Jakarta, tetapi tetap masih di Jawa. Terakhir, Presiden sebelum saya juga ingin memindahkan ibu kota. Artinya memang ini sudah sebuah perjalanan panjang, keinginan kita untuk memindahkan ibu kota,” ungkapnya.
Kepala Negara lalu menjelaskan berbagai faktor yang mendorong inisiatif memindahkan ibu kota negara dari Jakarta. Misalnya faktor penduduk Indonesia yang sudah mencapai 267 juta jiwa, di mana 56 persennya atau sekitar 149 juta jiwa hidup di Jawa.
“PDB ekonomi itu 58 persen ada di Jawa, khususnya di Jakarta. Semua orang kalau urusan ekonomi berbondong-bondongnya pasti semuanya ke Jawa, lebih khusus lagi ke Jakarta. Sehingga Jakarta semakin hari tidak semakin longgar tetapi semakin padat karena memang penduduknya datang dari seluruh penjuru Tanah Air,” paparnya.
Menurut Presiden, lahan ibu kota baru nanti akan mencakup kurang lebih 193 ribu hektare. Meski demikian, Gubernur Kalimantan Timur sendiri telah menyiapkan lahan sekitar 410 ribu hektare untuk kepentingan jangka panjang.
“Itu memang konsesi-konsesi HTI (hutan tanaman industri) yang sudah diberikan kepada perusahaan dan kita minta kembali karena itu adalah hak milik negara,” jelasnya.
Presiden berharap pemindahan ibu kota ini tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta. Menurutnya, dengan pindahnya ibu kota, diharapkan ada sebuah transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.
“Sehingga semuanya nanti dengan kepindahan ini, saya sudah sampaikan kepada Menteri, agar kita install sistemnya. Sehingga waktu masuk birokrasi kita, sistem itulah yang nanti akan memberikan panduan sehingga bekerja kita lebih cepat dalam merespon setiap perubahan-perubahan,” ucapnya.
Di penghujung pengantarnya, Presiden menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang mendukung penuh rencana pemindahan ibu kota negara.
“Sekali lagi kami sangat menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tokoh di Kalimantan Timur yang, saya mendapatkan informasi dari Pak Gubernur, dukungan penuh terhadap kepindahan ibu kota ini,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden saat bertemu dengan tokoh masyarakat Kaltim yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Pewarta: Damar