MANOKWARI, BeritaBhayangkara.com – Anggota Komite I DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum., C.L.A. Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat bersama Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari, Dr. Andi Mulyono, SH.,M.Hum., C.L.A., Selasa (31/3/2020), melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kodam XVIII/Kasuari, guna mengetahui sejauh mana kesiapsiagaan Kodam dalam hal penanganan Virus Corona (Covid-19) di lingkungan Kodam XVIII/Kasuari.
Kunker anggota DPD RI dan Dosen STIH tersebut diterima Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Ferry Zein, yang mewakili Pangdam XVIII/Kasuari.
Kepada Dr. Filep Wamafma, Kasdam menyampaikan bahwa di jajaran Kodam XVIII/Kasuari terdapat tiga Batalyon yang berada di Kabupaten Manokwari, Kaimana dan Kota Sorong. Ketiga satuan tersebut telah diperintahkan untuk selalu siap siaga terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi terkait dengan dampak dari wabah virus Corona (Covid-19), termasuk apabila timbul kerusuhan sosial, misalnya karena masyarakat kekurangan logistik karena dampak dari adanya suatu kebijakan yang diterapkan untuk menangani penyebaran virus Corona.
“Itu sudah kami antisipasi, kita sudah punya kontingensi, maka langkah-langkah tindakan preventif sudah kita siapkan untuk ke depan, terutama di Provinsi Papua Barat ini,” ungkap Brigjen TNI Ferry Zein.
Kodam XVIII/Kasuari, dalam hal ini melalui Asisten Teritorial (Aster) Kasdam XVIII/Kasuari, selalu melakukan pemantauan terhadap dinamika situasi wilayah tugas Kodam XVIII/Kasuari.
“Tentang korban setiap hari, di kantor Aster selalu memonitor tentang data beberapa korban yang terinfeksi itu. Kami dapat laporan-laporan dari beberapa satuan jajaran Kodam khususnya melalui Kodim-Kodim yang tersebar,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Asisten Intelijen (Asintel) Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Wahyu Handoyo,S.I.P. menyampaikan pesan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau bahwa memang seyogyanya kita sudah menyiapkan penanganan tentang masalah ini sejak jauh hari, termasuk menyiapkan rumah sakit.
“Kami juga ingin menyampaikan masukan sebagai pesan kepada bapak sebagai yang berwenang dengan ini. Setelah sekian tahun menjadi provinsi, seyogyanya Papua Barat sudah memiliki rumah sakit daerah yang berkemampuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya bangunannya saja yang ditingkatkan, tetapi peralatan dan kemampuan tenaga medisnya juga agar lebih ditingkatkan,” ujar Asintel.
Ditambahkan Kasdam, fasilitas rumah sakit Kodam yang melayani BPJS, saat ini tidak hanya menerima pasien dari kalangan personel Kodam saja namun juga warga masyarakat.
“Kita sudah menyiapkan tanah di daerah Warmare, namun sampai saat ini anggarannya belum turun. Seyogyanya untuk Kodam sendiri minimal punya rumah sakit tingkat 2. Saat ini yang ada, rumah sakit kita tingkat 4, itu pun kalau dilihat standar dokter, fasilitas, obat-obatan, dan alat peralatanya, sebetulnya belum sampai tingkat 4,” ungkapnya.
Aster Kasdam XVIII/Kasuari, Kolonel Inf Susanto Dwi Asmara, S.H. pada kesempatan itu menyampaikan bahwa menurut laporan para Komandan Kodim (Dandim), secara umum kondisi wilayah di jajaran Kodam XVIII/Kasuari kondusif dan terdapat dua wilayah yang saat ini melakukan lockdown, dengan pertimbangannya yang berbeda-beda.
“Sebagai contoh Kabupaten Fakfak. Pertimbangannya mungkin bukan karena takut kedatangan masyarakat dari luar, namun lebih utama adalah karena pertimbangan kemampuan sarana dan prasarana rumah sakit berikut tenaga medisnya yang sangat terbatas, sehingga Bupati mempertimbangkan kalau muncul dua atau tiga kasus Covid-19 saja, mereka akan kewalahan dan sudah tidak mampu menanganinya. Hal ini berbeda dengan Kabupaten Sorong, yang mungkin memiliki pertimbangan yang lain, namun untuk rumah sakit barangkali cukup bagus,” ucap Aster.
“Aparat Komando Kewilayahan (Apkowil) telah bersinergi dengan personel Polri di wilayah untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 ini. Selain itu, kita mempertajam kagiatan Social Distancing, yakni melaksanakan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga masyarakat hingga ke pedalaman, dan ini cukup efektif,” tambahnya.
Menanggapi penyampaian Kasdam XVIII/Kasuari, anggota DPD RI Dr. Filep Wamafma mengatakan, tidak ada solusi lain apabila terkait dengan peningkatan sarana prasarana rumah sakit, maka akan bersama-sama didorong dan akan dibicarakan secara bersama dengan Pemda Provinsi atau Gubernur, Bupati, dan pihak TNI.
“Bilamana sudah ada dokumen pengusulan, misalnya dari Kodam sudah pernah mengusulkan namun belum sempat dilihat, kita nanti akan rapatkan. Aspirasi ini akan saya bawa dan kawal,” katanya.
(Damar)