JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri, Rabu (17/3/2021). Kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan.
Pada Rakernis Banitelkam tahun ini mengusung tema ‘Intelijen Keamanan Polri Siap Mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi guna mendukung peningkatan kerja Pemeliharaan Kamtibmas dalam rangka menjaga Keamanan Dalam Negeri’.
Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menekankan bahwa pentingnya peran jajaran Baintelkam Polri dalam mengimplementasikan gagasan Polri Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan.
“Dalam Presisi dimulai dari Prediktif terutama di fungsi intelijen di kemampuan yang memprediksi kegiatan yang akan datang, menganalisa dan difungsikan ke fungsi lain,” kata Kapolri di hadapan peserta Rakernis Baintelkam Polri.
Dengan memiliki kemampuan Prediktif di setiap kegiatan, maka hal itu akan sangat membantu untuk unit lainnya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Terkait prediksi dan kemampuan membaca situasi, Kapolri pun mengutip pemikiran dari Filsuf sekaligus ahli seni perang Sun Tzu.
“Mengambil teori Sun Tzu dalam The Art of War, harus mampu mengenali kemampuan organisasi serta lingkungan strategik menjawab tantangan ke depan,” ujar Kapolri.
Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. juga menekankan, intelijen keamanan terkait harus mampu mengelola keamanan dalam negeri, tentunya harus tahu perkembangan lingkungan strategik global, regional dan nasional yang berimplikasi terhadap keamanan dalam negeri.
Dia mencontohkan, ketika pelaksanaan Pilkada Amerika Serikat yang berimplikasi di Timur Tengah dan berdampak ke Indonesia. “Perang dagang Amerika dengan China mempengaruhi perekonomian dan politik di dalam negeri,” tutur Kapolri.
Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. juga meminta agar pelayanan kepolisian harus berorientasi pada kemudahan masyarakat seperti penerbitan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Hal itu harus dilakukan dengan mudah, cepat dan terukur berbasis teknologi. (Red.)