PESSEL, BeritaBhayangkara.com – Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kabupaten Pesisir Selatan tengah berupaya menggodok persiapan workshop keterbukaan informasi publik dengan peserta badan publik Pemerintahan Nagari.
Untuk keberadaan FJKIP Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Provinsi Sumatera Barat No: 03/FKJIP – SB/B/II/2021, yang ditandatangani Ketua FJKIP Provinsi Sumbar, Gusriyono dan Sekretaris, Zondra Volta.
Arif Yumardi Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) saat dikonfirmasi, memberikan apresiasi terbentuknya FJKIP di Pesisir Selatan yang diketuai oleh Mario Rosy (Wartawan Posmetro). Ini merupakan kepedulian wartawan untuk mengawal keterbukaan badan publik di Pesisir Selatan (Pessel).
“Setiap yang dikerjakan oleh OPD / Nagari adalah informasi Publik, untuk itu kita berharap setiap kegiatan dapat di bekerja sama dengan FJKIP,” kata Arif, Senin (19/4/2021).
Dirinya berharap, dengan adanya Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik, kita berharap Pemerintah Kabupaten Pessel mendukung forum ini, apalagi Pemkab Pessel peraih tiga kali Informatif di tingkat Sumbar.
“Dan terakhir, kita mengharapkan Pengurus FJKIP Pessel bisa bekerja se-profesional dan se-objektif mungkin, tambah Arif.
Untuk Dewan Penasehat FJKIP Pessel yakni Dinas Kominfo Pessel, Humas dan Protokoler Pemkab Pessel Tusrisep. Ketua Mario Rosy, Wakil Ketua Fahmi Yuhendra, Sekretaris Canang Bagus Prahara Umpu, Bendahara Rega Desfinal, Bidang Publikasi Bambang Niko Putra dan Bidang Media Masa Ronal Dodot.
Saat bersamaan, Ketua FJKIP Pessel Mario Rosy (Wart. Pos Metro Padang) mengucapkan terima kasih pada pengurus FJKIP Provinsi Sumbar yang telah mengamanahkan saya sebagai Ketua FJKIP Pessel Tahun 2021.
Menurutnya, keberadaan FJKIP Pessel sebagai bentuk dukungan jurnalis atau wartawan dalam mengawal keterbukaan informasi publik. Dan, FJKIP Pessel memiliki peran yang strategis untuk berkolaborasi dengan Pemerintah dan badan publik, dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait haknya terhadap informasi.
“Pemerintah yang menggunakan dana rakyat, maka rakyat harus tahu ke mana dan untuk apa dananya digunakan,” ujar Mario.
Dengan Pelaksanaan keterbukaan informasi dan transparansi anggaran, ini otomatis akan mengurangi korupsi di OPD / Nagari, karena tidak ada lagi yang disembunyikan.
“Ke depan bersama pengurus FJKIP Pessel, sesuai arahan dari Wakil ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Arif Yumardi akan siap bekerja Se-profesional dan Se-objektif mungkin, tandasnya. (Mardoni)