JAKARTA, BeritaBhayangkara – Posisi Geografis Indonesia yang sangat strategis bagi alur pelayaran dunia dan berpotensi adanya sejumlah ancaman keamanan laut baik bersifat Aktual maupun Potensial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Strategi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Evaluasi Strategi Keamanan Laut yang dilaksanakan melalui daring dan luring di Jakarta Pusat, kemarin.
Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Dr. Aan Kurnia secara resmi membuka Rakernis yang di wakilkan Direktur Strategi Bakamla RI Laksma Bakamla Joko Sutrisno. M.Si (Han) selaku Plh Deputi Kebijakan dan Strategi dengan tema “Sinergitas dan Kolaborasi Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan Laut pada Wilayah Perbatasan Indonesia di Laut Andaman serta Laut Timor”.
Dalam sambutannya Direktur Strategi mengatakan ancaman keamanan laut sebagaimana dimaksud akan bertambah buruk apabila kondisi stabilitas keamanan di kawasan terganggu, sehingga ancaman keamanan laut yang dihadapi Indonesia mengalami peningkatan Kompleksitas. Oleh sebab itu, stabilitas keamanan laut Indonesia sangat dipengaruhi kondisi stabilitas keamanan di laut Andaman dan laut Timor.
Menurut Laksma Bakamla Joko, secara geografis laut Andaman merupakan wilayah laut yang menjadi bagian dari Samudera Hindia yang berbatasan dengan beberapa negara Asia seperti India dan Thailand. Selain memiliki nilai strategi bagi Indonesia, laut Andaman juga memiliki potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan laut Indonesia. Sedangkan laut Timor secara geografis adalah kawasan laut yang merupakan bagian dari Samudera Hindia. Laut Timor berbatasan dengan Timor Leste, Laut Arafuru, dan Negara Australia.
Pada bagian lain Laksma Bakamla Joko juga mengatakan, beberapa potensi ancaman keamanan yang dapat membahayakan stabilitas keamanan nasional Indonesia melalui laut Andaman dan laut Timor antara lain terkait dengan imigran ilegal, peredaran narkotika dari kawasan segitiga emas (Golden Triangle) maupun penyelundupan komoditas tertentu dari negara-negara tetangga.
“Kehadiran Bakamla tidak serta merta mengesampingkan atau menjadikan tugas dan kewenangan instansi lain yang berkepentingan di laut, tetapi Bakamla hadir sebagai garda terdepan untuk menyinergikan, menstimulus sekaligus menjadi dinamisator seluruh stakeholder yang bertanggung jawab dalam keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia,” jelas Laksma Bakamla Joko menutup sambutannya.
Dalam perhelatan ini tampak hadir Narasumber dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Eko Hardiyanto, S.Kom yang menjelaskan tentang Jalur Penyelundupan Melalui Laut dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Douglas Armando Andreas Simamora yang menjelaskan tentang Potensi Ancaman People Smuggling. (***)