JAMBI, BeritaBhayangkara.com – Tiga pilar di Kecamatan Hamparan Rawang bersama Pihak Polsek dan Koramil setempat mengambil langkah serius menyikapi meningkatnya grafik korban positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) di Kota Sungai Penuh hingga saat ini menjadi 5 orang.
Sidak bersama pun tengah gencar dilakukan yang melibatkan 12 Kades, unsur TNI dan POLRI, dan pihak kecamatan sendiri. Seperti yang terpantau oleh beritabhayangkara.com, Senin (11/05/2020), kegiatan sidak dilakukan di 12 desa.
Dalam keterangannya, Kasi Trantib Kecamatan Hamparan Rawang Sufarman mengatakan bahwa melihat perkembangan Covid-19 yang mengalami peningkatan di Kota Sungai Penuh, kita tidak boleh berdiam diri dan segera mengambil langkah tanggap.
“Ya, mengingat angka jumlah korban terinfeksi beberapa waktu belakangan ini, termasuk 3 pasien positif di Kecamatan Koto Baru, sudah selayaknya gerakan antisipasi kita maksimalkan,” ungkap Sufarman.
Hal senada juga disampaikan oleh Rafnir Tan Camat Hamparan Rawang. Jika kita ingin memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, kolaborasi dan kerjasama yang bertanggungjawab wajib kita galakkan, termasuk para Kades yang secara rutin menghimbau kepada warganya agar melaksanakan arahan dan instruksi yang telah disampaikan,” tambah camat Rafnir Tan.
Memang jika dibandingkan dengan daerah tetangga Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dalam satu bulan terakhir mengalami kenaikan jumlah korban yang dramatis. Hingga saat ini, sudah 5 warganya yang telah dinyatakan positif terinfeksi virus covid-19, ini merupakan jumlah terbanyak di Provinsi Jambi. Hal tersebut pula yang membuat masyarakat merasa was-was dan menanyakan keseriusan Pemkot dan Gugus Tugas Kota Sungai Penuh dalam menangani Covid-19 ini.
Dalam anggaran dana yang begitu besar dikucurkan, baik dari pusat maupun dana APBD, seharusnya penanganan Covid-19 ini harus berbanding lurus dengan apa yang seharusnya, begitu respons aktifis berinisial JH menyikapi fenomena penyebaran Covid-19 di Sungai Penuh.
Tim Gugus Tugas dan Pemkot harus proaktif, ini bukan masalah sepele. Kita jangan hanya menghitung jumlah OTG, ODP dan PDP setiap harinya. Yang diinginkan masyarakat adalah realitas atas gebrakan pemerintah daerah dalam menangani permasalahan ini dengan serius, agar kembali tercipta rasa aman dan kondusif, tegasnya JH mengakhiri. (JH/NP)