KALTIM, BeritaBhayangkara.com – Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) seksi II, III, dan IV. Acara peresmian dipusatkan di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.
Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa tiga seksi sepanjang 58,7 kilometer telah selesai dibangun dari lima seksi dengan total panjang 99,3 kilometer. Adapun dua seksi yang masih dibangun yaitu seksi I dan seksi V.
“Jadi kurang dua seksi lagi, yaitu seksi I dan seksi V. Tapi tadi saya menanyakan kepada Dirut Jasa Marga ini akan diselesaikan nanti insyaallah paling lambat April 2020,” kata Presiden.
Jalan tol Balikpapan-Samarinda ini merupakan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan. Dengan dibangunnya jalan tol tersebut, Presiden berharap kecepatan dan efisiensi bagi mobilitas orang maupun barang bisa didapatkan.
“Yang biasanya dari Balikpapan-Samarinda, Samarinda-Balikpapan itu memakan waktu kurang lebih 3 jam, 6 jam PP, bila menggunakan jalan tol yang ada sekarang ini paling 1 jam atau 1 jam seperempat. Sehingga sekali lagi, kecepatan, efisiensi itu betul-betul bisa kita dapatkan,” jelasnya.
Menurut Kepala Negara, jalan tol ini juga akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, yaitu Kota Samarinda dan Kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis.
“Ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi yang tadi sudah saya sampaikan, yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit,” imbuhnya.
Selain itu, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu bara, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi.
Presiden menjelaskan, jalan tol Balikpapan-Samarinda juga akan mempercepat akses masuk ke kawasan inti ibu kota negara baru. Lebih jauh, Presiden ingin agar pada 2020 akses jalan menuju kawasan ibu kota baru mulai disiapkan dan terkoneksi dengan jalan tol Balikpapan-Samarinda.
“Kita harapkan menjadi nilai plus karena dengan adanya jalan tol ini tersambung dua bandara, yang berada di Samarinda airport Pranoto, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden saat meresmikan jalan tol Balikpapan-Samarinda yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Soal Ekspor Lobster, Presiden Ingatkan Keseimbangan Lingkungan dan Ekonomi
Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait polemik ekspor benih lobster yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Menurut Presiden, hal terpenting dari isu tersebut adalah negara dan nelayan mendapatkan manfaat serta tidak merusak lingkungan.
“Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu. Nilai tambah ada di dalam negeri dan ekspor dan tidak ekspor itu hitungannya ada di situ,” kata Presiden di gerbang tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa, 17 Desember 2019.
Kepala Negara juga mengingatkan agar persoalan ini dilihat dan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keseimbangan antara lingkungan dan nilai ekonomi.
“Kita tidak hanya melihat lingkungan saja tetapi nilai ekonominya juga dilihat. Tapi juga jangan hanya melihat nilai ekonominya saja, tapi lingkungan juga harus tetap kita pelihara. Keseimbangan antara itu yang penting,” imbuhnya.
Presiden juga tidak menghendaki jika ekspor lobster dilakukan secara asal-asalan. Misalnya, dengan menangkap dan mengekspor seluruh bibit lobster tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan manfaat bagi nelayan.
“Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan agar benih lobster itu tidak diselundupkan, tidak diekspor secara awur-awuran, tetapi juga nelayan mendapatkan manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita,” tandasnya.
Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para stakeholder dan ahli-ahli.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam siaran persnya mengatakan, dalam waktu dekat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) akan bertemu dengan seluruh stakeholder terkait untuk membicarakan persoalan ini.
“Intinya adalah dalam langkah satu kebijakan yang akan kami ambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi, tetap mempertahankan lapangan pekerjaan yang dulunya ada agar tetap ada, dan menghasilkan devisa negara, namun lingkungannya juga terjaga,” kata Menteri Edhy.
Pewarta: Damar