BANDUNG, BeritaBhayangkara.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam pengelolaan sumber daya air saat ini, Indonesia telah menerapkan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Terpadu atau Integrated Water Resources Management (IWRM). Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan SDA dapat memanfaatkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga menghasilkan kualitas pengelolaan yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai Pengelolaan Cerdas Sumber Daya Air atau Smart Water Management (SWM).
“SWM adalah optimasi penggunaan TIK yang memungkinkan kita menyediakan data real-time otomatik kondisi sumber daya air dan lingkungan, serta prakiraan kondisi cuaca dan iklim untuk digunakan dalam menyelesaikan tantangan-tantangan terkait pengelolaan sumber daya air yang telah dilakukan berdasarkan Pengelolaan SDA Terpadu. SWM dapat digunakan mulai dari tahapan perencanaan hingga operasional, mulai dari penggunaan sehari-hari hingga pengaturan dan menunjang pengambilan kebijakan pada berbagai tingkatan pengelolaan, lintas kelompok pengguna sumber daya air dan lintas wilayah,” kata Menteri Basuki dalam orasi ilmiahnya pada sidang terbuka Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Kamis, (16/1/2020).
Dikatakan Menteri Basuki, SWM memungkinkan pemerintah, industri, pemerhati dan pengguna mengintegrasikan prinsip-prinsip IWRM ke dalam strategi perkotaan, regional, dan nasional. “Potensi penerapan SWM dalam pengelolaan sumber daya air sangat luas, antara lain mencakup pengelolaan kuantitas, kualitas, efisiensi penggunaan air irigasi, pemantauan keamanan infrastruktur sumber daya air, penanganan resiko bencana alam terkait air, dan kekeringan,” ujarnya.
Penerapan SWM menurut Menteri Basuki, memungkinkan integrasi pengelolaan seluruh potensi wilayah sungai dan menjaga kelestarian lingkungan dengan lebih berkualitas guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Maju. “Untuk itu tantangan berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa konsep IWRM, SWM dan target-target yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai dengan waktu dan sumber daya yang tersedia,” ujarnya.
Untuk itu dinyatakan Menteri Basuki, Kementerian PUPR telah menerapkan 5 strategi pokok dalam memastikan penerapan konsep pengelolaan cerdas SDA. “Strategi pertama yakni penyusunan program-program kegiatan yang tersistem (sistemik), dengan baik dan fokus, mulai dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM), dan juga memastikan agar semua infrastruktur yang dibangun bisa berfungsi dengan baik dan memberikan outcome yang diharapkan,” terangnya.
Sebagai contoh Menteri Basuki menyatakan bisa dilihat dari sistem pengendalian banjir. Pengendalian tidak hanya ditekankan di bagian badan sungai, namun juga harus menyangkut pengendalian air limpasan dan laju erosi di Daerah Aliran Sungai, pengendalian debit di masing-masing anak sungai dan sungai utama, serta pengendalian di bagian hilir sungai, hingga muara. “Penerapan sistem pemrograman ini bisa kita lihat pada pengendalian banjir Sungai Citarum,” tuturnya.
Strategi kedua, dikatakan Menteri Basuki yakni pengambilan keputusan yang cepat dan berani mengambil resiko. Pengambilan keputusan cepat bisa dicontoh dari bagaimana Bapak Jusuf Kalla mengambil keputusan dalam pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT). Keputusan ini diambil sesaaat setelah Beliau melakukan peninjauan lapangan melalui helicopter terhadap dampak banjir besar yang melanda DKI pada tahun 2007.
Lalu Strategi ketiga adalah pelaksanaan yang didukung oleh Team Work yang solid dan irama kerja Rock and Roll dalam arti kami harus bekerja 24 jam yang dibagi dalam 3 (tiga) shift, dan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu. Untuk menjaga agar semua tim tetap bersemangat, saya dan seluruh jajaran Kementerian PUPR secara bergantian memeriksa dan mengawal pekerjaan di lapangan hingga tengah malam, bahkan pagi hari.
“Terkait dengan pelaksanaan ini, Kementerian PUPR mendapat suntikan semangat langsung dari Presiden Jokowi. Rule of thumb yang dipakai adalah jika Bapak Presiden melakukan kunjungan lapangan 1 (satu) kali, maka Menteri PUPR minimum melakukan pemeriksaan lapangan harus 2 (dua) kali. Selanjutnya, Dirjen terkait harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan lapangan, melakukan evaluasi progres dan memecahkan masalah langsung di lapangan, minimum 4 (empat) kali,” kata Menteri Basuki.
Sedangkan Strategi keempat adalah pengawasan yang detail dan konsisten. Walaupun untuk setiap kegiatan pembangunan sudah melibatkan Konsultan Pengawas, namun demikian pengawasan internal terhadap kemajuan pekerjaan, kesesuaian desain dan penyelesaian permasalahan tetap harus dilakukan oleh Menteri hingga Pejabat Pembuat Komitmen. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa semua penyedia jasa yang terlibat, antara lain kontraktor dan sub-kontraktor bekerja sesuai dengan yang digariskan (desain, mutu, dan waktu penyelesaian), maka kami harus memeriksa hingga ke unit yang terkecil untuk mempercepat waktu pelaksanaan dan mencapai mutu pekerjaan yang tinggi,
Selanjutnya Strategi kelima menurut Menteri Basuki adalah memastikan dan menjamin infrastruktur yang dibangun di Indonesia didesain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara sesuai standar-standar yang berlaku. Sebelum tahun 2015, Kementerian PUPR telah memiliki Komisi Keamanan Bendungan Besar yang anggota-anggotanya wakil-wakil praktisi, wakil Kementerian PUPR, dan ahli-ahli terkait. Dengan tujuan yang hampir sama, sejak tahun 2015, Kementerian PUPR telah membentuk beberapa Komisi/Komite yakni Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan, Komite Keselamatan Konstruksi, dan Komite Keselamatan Bangunan Gedung.
Pewarta: Damar