JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Seluruh dunia sedang menghadapi ancaman ekonomi akibat pandemi. Strategi pemulihan yang cepat dan tepat dipertaruhkan menhindari krisis segala lini yang disinyalir lebih berbahaya dari pandemi.
Kini pemerintah sedang mempercepat pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Melihat perkembangannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pemulihan akan makin cepat masuk kuartal tiga tahun ini.
Pertumbuhan ekonomi nasional merosot di kisaran 2,9 persen akibat pandemi Covid-19. Penurunan ini disinyalir akan menimbulkan krisis ekonomi yang bisa berdampak lebih parah dibanding krisis yang terjadi di era 1998. Selain itu, pengangguran yang meluas jadi ancaman di depan mata mengikuti gulung tikarnya kegiatan ekonomi sampai tingkat nasional. Daya beli masyarakat pun anjlok drastis.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sedang diterapkan kini diyakini pemerintah bisa menghindari potensi krisis. sedang dijajaki pemerintah untuk menangani dampak pandemi ini. Penyelamatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diseriusi guna menjaga laju pertumbuhan tetap bertahan di zona positif.
Namun seberapa cepat, tepat, dan efektif pilihan kebijakan yang diambil pemerintah, di sinilah semua pihak perlu memahami persoalan secara lebih dalam. Menanggapi kondisi demikian, Sekolah Politik Indonesia (SPI) diselenggarakan untuk mempertemukan berbagai elemen untuk bersama-sama membincangkan strategi pemulihan ekonomi.
“Kami mengadakan sekolah ini dalam visi membangun Indonesia di tengah ancaman krisis yang luar biasa karena pandemi ini,” ujar Direktur SPI Hendrasmo di Jakarta.
“Pada prinsipnya, kami mencoba memberi wadah semua pihak untuk bisa paham akan permasalahan besar dalam negeri, tidak apatis dan pasif menunggu keajaiban di tengah ancaman krisis yang di depan mata,” tambahnya lagi.
Serial diskusi pertama diadakan pada Jumat, 3 Juli 2020 mengundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
“Saatnya kita semua tahu secara lebih gamblang rencana kerja pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional,” ujar Hendrasmo.
Mengenai respon percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah mengatakan bahwa ada tiga program dan kebijakan secara cepat dan tepat. “Program PEN, program percepatan pemulihan ekonomi. Program exit strategy yaitu pembukaan ekonomi secara bertahap menuju tatanan normal baru. Reset dan transformasi, mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” ungkap Menko Perekonomian.
Menko Perekonomian juga menambahkan bahwa kebijakan KUR terkait Covid-19 mulai menampakkan hasil. “Sampai dengan 31 Mei 2020, terdapat 13 penyalur KUR telah melaporkan pelaksanaan kebijakan KUR yang diberikan kepada penerima KUR,” jelas Airlangga.
Adapun laporan yang dimaksud adalah tambahan subsidi bunga KUR diberikan pada 1.449.570 debitur dengan baki debet Rp 46,1 triliun. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.395.009 debitur dengan baki debet Rp 40,7 triliun. Terakhir, relaksasi KUR berupa perpanjangan jangka waktu pada 1.393.024 debitur dengan baki debet Rp 39,9 triliun.
Sedangkan untuk exit strategy, Menko Perekonomian menjelaskan tiga hal yang harus dipertimbangkan. “Perlu timeboxing untuk berhasil di dua aspek, perekonomian pulih dan aman dari virus. Pencegahan penyebaran virus melalui perluasan kapasitas treatment dan testing, menemukan obat, dan vaksin. (Kemudian) penyelamatan perekonomian global, dukungan bagi masyarakat dan dunia usaha yang terdampak, pembukaan ekonomi saat virus mereda, dan percepatan pemulihan ekonomi,” ungkap Airlangga dalam paparannya.
Sedangkan mengenai reset dan strategi, Airlangga mengatakan “Pandemi Covid-19 mendorong dilakukannya transformasi ekonomi di mana peran teknologi informasi penting di samping upaya percepatan perijinan, penyederhanaan birokrasi, serta reformasi digital,” paparnya.
Lebih lanjut, dalam Webinar SPI serial pertama ini, Menko Perekonomian menjelaskan bahwa untuk mempercepatnya perlu ada beberapa hal yang dilakukan. Mencakup transformasi digital pasca pandemi, pembangunan infrastruktur (padat karya) yang tetap dilanjutkan, integrasi RTRW kawasan perkotaan dengan kebijakan nasional, dorongan insentif pajak, dan transformasi struktural.
Menganalisis penanganan pandemi, Rektor UI Ari Kuncoro menyampaikan evaluasi dan pandangannya terhadap kebijakan pemerintah serta langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah secara lebih konkrit lagi.
“Berbagai kebijakan telah dilakukan selama perekonomian dunia masih hibernasi. Namun nilai tukar rupiah sudah mendekati seperti sebelum pandemi,” papar Rektor UI Ari Kuncoro. “Diharapkan pemulihan ekonomi domestik dapat juga memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dunia,” ujarnya lagi.
Memotret kondisi di masa pandemi, Ari Kuncoro menjelaskan bahwa ada beragam ketegori kelangsungan kegiatan usaha. Misalnya, kegiatan usaha yang bertahan kurang dari 3 bulan ada pada angka kisaran 41 persen, bertahan 3-6 bulan pada 24 persen, bertahan 6-12 bulan pada 11 persen, dan bertahan lebih dari 12 bulan pada 24 persen.
Memproyeksi geliat ekonomi nasional, Ari Kuncoro mengatakan, “Animo masyarakat untuk beraktivitas kembali sebenarnya sudah cukup besar setelah terkungkung di rumah sekian lama.”
“Walaupun dalam implementasinya diperlukan pengendalian kerumunan yang lebih baik, untuk mencegah risiko penularan kembali,” imbuh Ari Kuncoro.
Selain dari para stakeholders yang diundang, SPI juga menyediakan sesi penutup berisi analis kondisi umum yang diisi Darmawan Prasodjo, Ph.D., penulis buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Darmawan memaparkan pandangannya mengenai arah mimpi Jokowi atas serangan pandemi di sektor ekonomi, dan bagaimana cara mimpi Jokowi itu bisa tetap terwujud.
Adapun Serial Diskusi Pemulihan Ekonomi Nasional ke depan akan dilakukan dalam 8 subtema melibatkan berbagai stakeholders dalam kebijakan pemulihan ekonomi nasional mencakup; Pertama, Strategi Pemulihan Ekonomi Nasional, Kedua, Penetrasi Bantuan Sosial sebagai Solusi Pemulihan Ekonomi Nasional, Ketiga, Penguatan Investasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Keempat, Penguatan UMKM sebagai Backbone Pemulihan Ekonomi Nasional, Kelima, Infrastruktur dan Program Padat Karya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, Keenam, Perbankan sebagai Barometer Pemulihan Ekonomi Nasional , Ketujuh, Strategi Penguatan Ekonomi Kreatif untuk Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kedelapan, Manifestasi Poros Maritim Dunia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para narasumber yang diundang pun terdiri dari pihak pemerintah, akademisi, praktisi, dan para pengamat. Serial diskusi ini pun melibatkan dukungan berbagai BUMN.
(Damar)