JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus memberikan arahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutlah) Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) pagi.
Pada kesempatan tersebut, Kapolresta Pontianak Kombes (Pol) Muhammad Anwar Nasir menyatakan gagasannya ke Presiden untuk perlu Optimalisasi pencegahan Karhutlah dengan cara lebih fokus pada perubahan mindset petani agar buka lahan tidak dengan cara membakar lagi tetapi dengan cara lebih modern.
Lanjut Anwar Nasir, dia mengatakan sementara ini anggaran lebih cenderung dan besar saat pemadaman lahan. Dia menyarankan agar upaya yang serius untuk pencegahan dengan cara merubah Mindset petani dan memberikan solusi atau cara lain seperti teknologi paling murah “trikoderma” atau teknologi pertanian lainnya. Dia mengharapkan Kementerian Pertanian dikedepankan dalam merubah mindset petani ini.
Kemudian yang kedua perlu adanya revisi UU No 32 thn 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Bab X bagian 3 pasal 69 ayat (2) dimana masih ada pengecualian yang masih membolehkan membuka lahan dengan cara membakar dengan alasan kearifan lokal sesuai pada penjelasan Pasal 69 ayat (2) “Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanam tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya”. Hal inilah yang dijadikan celah/peluang oleh para pembuka lahan untuk masih melakukan pembakaran, tegas Nasir dalam keterangannya kepada awak media, Rabu, (07/08/2019).
Selanjutnya, saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju dengan usulan tersebut agar dilakukan sosialisasi untuk memodernisasi para petani, sehingga mereka tidak perlu lagi membakar hutan dan lahan untuk memulai membuka lahan.
“Memang kita harus berani mengalihkan pola pola pertanian tradisional menuju ke pola pola pertanian yang modern memakai teknologi. Ini tugas Bupati, tugas Wali Kota, tugas Gubernur, tugas Menteri-Menteri dan tugas kita semuanya,” kata Presiden Jokowi.
“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, di APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota ada semuanya.
Turut hadir dalam acara tersebut Menko Polhukam Wiranto, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Pewarta: D.Man