JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D hadir dalam rapat kerja perdana bersama Komite I DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta . Dalam kesempatan tersebut Mendagri menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) khususnya Komite I adalah mitra strategis bagi Kemendagri di daerah.
“Tidak bisa di pungkiri, bahwa DPD adalah mitra strategis Kemendagri demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri”, kata Mendagri di Jakarta, pada Senin (18/11/2019).
Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian hadir bersama dengan jajaran Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kemendagri dan BNPP. Rapat perdana ini juga sekaligus dimanfaatkannya untuk menjelaskan program Kemendagri dan BNPP dalam mendukung 5 Program Prioritas Pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.
“Kemendagri dan BNPP telah menyusun desain program dukungan pencapaian 5 Prioritas Pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, yaitu Pengembangan SDM, Reformasi Birokrasi, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi dan Transformasi Ekonomi”, jelasnya.
Desain program yang diungkapkan Mendagri tersebar dalam 12 Komponen Kemendagri dan BNPP. “Kemendagri dengan 12 Komponennya serta BNPP siap bersinergi dengan DPD sebagai mitra strategis. Kemendagri menilai situasi di daerah tidak akan stabil tanpa didukung oleh tokoh – tokoh berpengaruh di dalamnya”, tukas Tito.
Tito menuturkan, DPD diisi oleh tokoh – tokoh penting dan berpengaruh yang tentunya membawa pesan – pesan asli daerah yang harus diperjuangkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Suara DPD adalah suara rakyat, kami berterimakasih atas komitmen DPD dalam mendukung seluruh program Kemendagri dan BNPP di seluruh tingkatan Pemerintah Daerah”, pungkas Mendagri.
Mendagri Berharap DPD RI Jembatani Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) RI mampu menjembatani pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal itu dikatakannya dalam rapat bersama Komite I DPD RI di Jakarta, Senin (18/11/2019).
“Kami sangat berharap sekali peran daripada DPD ini akan dapat menjembatani sekaligus menstimulasi pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah terutama di Daerah,” kata Mendagri.
Tak hanya itu, ia juga menjelaskan tugas Kemendagri sebagai poros Pemerintahan Dalam Negeri yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah. Bersama DPD RI Ia berharap, dapat mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal.
“Terkait dengan pelayanan publik, mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal melalui pengawalan secara optimal penyelenggara urusan Pemerintahan di Daerah untuk melindungi, memberdayakan, mensejahterakan masyarakat terutama pemenuhan pelayanan dasar oleh Pemda yang disebut dengan istilah SPM (Standar Pelayanan Minimum) ini juga menjadi konsep utama dari pada Kemendagri agar semua Pemerintahan di Daerah baik tingkat I maupun tingkat II memberikan pelayanan SPM,” terangnya.
Sehubungan dengan Program Prioritas Pembangunan Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin terkait lima program strategis nasional, pihaknya berkomitmen untuk bersama mengawal sinkronisasi pembangunan di tingkat Pusat dan Daerah.
“Inilah yang diinginkan oleh Bapak Presiden dan menjadi tugas pokok utama Kemendagri untuk terus menjaga agar mulai dari perencanaan kegiatan itu dalam bentuk rencana program anggaran ini sudah sinkron antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Dalam hal pelaksanaan program prioritas nasional, Mendagri mengakui diperlukan kerjasama semua pihak terutama unsur Forkopimda di Daerah. Tak terkecuali dengan investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
“Pada saat dilakukan eksekusi terutama di bidang investasi dan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, ini perlu kerjasama antara daerah dan pusat. Pusat sudah bisa mengawas infrastruktur trans Sumatera, trans Papua, membangun bandara, pelabuhan, dan lain-lain, diharapkan daerah juga membantu mendukung baik dalam melancarkan proyek-proyek dari pusat, infrastruktur yang bersangkutan, masalah tanah, dan sebagainya. Tapi daerah juga bisa membangun sarana pendukungnya, bisa membangun jalan-jalan tingkat di daerahnya untuk konektivitas ke sentral-sentral ekonomi, pertanian, sehingga memiliki nilai tambah,” jelas Mendagri.
Oleh karenanya diperlukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai dengan jalurnya sebagaimana arah pembangunan nasional dalam RPJMN atau RPJMD. Pengawasan tersebut dilakukan baik melalui Inspektorat maupun Direktorat Jenderal yang ada di Kemendagri.
“Kita juga melakukan pengawasan ke daerah baik dalam review keuangan oleh Dirjen Bina Keuda (Keuangan Daerah), kemudian juga pembimbingan dan review untuk tingkat Desa oleh Dirjen Pemdes (Bina Pemerintahan Desa) bersama-sama dengan Kementerian Desa PDTT, terakhir kita juga melakukan pengawasan dengan adanya jalur inspektorat yang melaporkan hasil inspeksinya kepada kepala daerah masing-masing dan kepada Irjen Kemendagri yang akan melakukan pembinaan,” bebernya.
Ia pun menjelaskan prinsip yang dilakukan dalam melakukan pembinaan adalah dengan melakukan pencegahan daripada penindakan.
“Prinsip kita adalah melakukan pembinaan dulu, bukan penindakan. Prinsip kita ingin membangun hubungan yang harmonis antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Dan Kemendagri menempatkan diri sebagai mitra dan sekaligus memberikan supervisi, (sebagai) supervisor katakankah,” pungkasnya.
Dukung Kemajuan Daerah, DPD Siap Bermitra Dengan Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D mengucapkan terimakasih atas komitmen Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mendukung program Kemendagri. Menurut Tito, sebagai mitra, DPD siap mengawal dan memastikan program Kemendagri berjalan dengan baik di daerah.
“DPD adalah mitra yang sangat penting. Kemitraan yang dibangun akan menjamin program sampai ke daerah demi mewujudkan kemajuan Daerah”, kata Mendagri.
Lebih lanjut, sebagai bentuk dukungan penerapan otonomi daerah, DPD akan membentuk Tim Kerja Otonomi Daerah bersama dengan Kemendagri untuk membahas permasalan dan mencari solusi bersama. Otonomi Daerah yang saat ini berjalan tentunya tidak bisa di biarkan begitu saja, namun harus di kelola dengan hati – hati.
“Tim Kerja diharapkan akan mampu menjadi forum efektif sehingga kebijakan yang di buat pemerintah pusat telah sesuai dengan aspirasi masyarakat”, jelas Tito
Tito mengungkapkan, Tim Kerja nantinya juga akan bertugas untuk memastikan program – program berjalan sampai ke tingkat paling dasar. “Anggota DPD adalah tokoh masyarakat yang tentunya mengerti akan kondisi daerah dan mampu ikut serta mengawal setiap kebijakan sampai tuntas”, tutup Tito.
Pewarta: Damar