JAYAPURA, BeritaBhayangkara.com – Komponen Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia (RI) di Papua mengeluarkan beberapa pernyataan sikap soal komitmen, untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah RI. Mereka menyampaikan 7 (tujuh) poin sebagai sikap komitmen mereka.
Tergabung di dalam komponen tersebut yakni, Yonas Nusi selaku Pimpinan Barisan Merah Putih (BMP) RI, Yanto Eluay selaku Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5), Jan Christian Arebo selaku Ketum Pemuda Adat Papua, Max Abner Ohee Ketua BMP Papua, Nico Mauri selaku Ketua Dewan Paripurna Daerah (Deparda) Provinsi Papua, Hendrikus Eben Gebze selaku Masyarakat Tokoh Adat Papua Selatan, Jack Puraro selaku Ketum Gerakan Pemuda Jayapura dan Rando Rudamaga dari DPP Forum Masirei.
Perkumpulan ini merupakan organisasi pejuang setia pengawal ideologi Pancasila yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua.
Adapun pernyataan sikap Komponen Barisan Merah Putih (BMP) Republik Indonesia (RI) dibacakan langsung oleh Yonas Nusi, pada Jumat (19/02/2021) sore.
Isi pernyataan sikap komitmen tersebut adalah sebagai berikut :
1. Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua berkomitmen menjaga kedaulatan NKRI bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.
2. Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, tetap memberikan dukungan terhadap setiap keputusan pemerintah di mana, telah teragendakan pembahasan Revisi UU No. 21 tahun 2001 atau UU Otsus dan tetap menjaga hak-hak dasar Rakyat Papua yang diamanatkan dalam UU dimaksud.
3. Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, memohon kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi) agar dapat membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD.
4. Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih RI di Papua, mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah, untuk ada kebijakan pemekaran Provinsi dan juga dapat diakomodir pemekaran Kabupaten Kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada.
5. Kami Putra dan Putri komponen Merah Putih RI di Papua menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah bela persatuan dan kesatuan anak bangsa dan Memohon kepada pihak Polri, untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kami Putra dan Putri komponen Merah Putih RI di Papua, mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang telah membuat jatuhnya Korban dari pihak sipil maupun TNI dan Polri.
7. Kami Putra dan Putri komponen Merah Putih RI di Papua, mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapa pun pelaku atau siapa pun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang mengakibatkan kerugian Negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Papua.
Mengenai hal ini, Yanto Eluay menjelaskan terlepas pro kontra pemekaran, sebenarnya pemekaran tanah Papua didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.
“Ini untuk kesejahteraan masyarakat dan juga untuk kedamaian masyarakat, untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun meminta setiap tokoh di Papua tidak menyampaikan pendapat atau pun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan mengeneralisir bahwa pernyataan Anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua,” tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat punya hak yang mengikat. “Kita sama-sama punya tanggung jawab menjaga kedamaian wilayah adat kami,” tutupnya.
Yonas Nusi mengatakan, Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi khusus terpisah dari APBD perlu dilakukan, agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat.
“Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur dengan baik dari Istana ke kampung-kampung,” ucapnya lagi.
Selain itu, Max Abner Ohee menambahkan, ia meminta pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti. “TNI-Polri silahkan data mereka dan menegakkan hukum agar mereka berhenti,” ucapnya.
Jack Puraro selaku Ketum Gerakan Pemuda Jayapura menyatakan, bahwa Ketujuh poin yang disampaikan adalah pikiran yang disampaikan seluruh rakyat yang ingin hidup damai.
“Saya ingin sampaikan agar negara lebih tegas dan gunakan powernya untuk tindak segala tindakan yang memprovokasi dan mengacaukan keamanan di Papua,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan Nico Mauri, ia mengajak semua komponen di Papua ikut mendukung pemerintah dalam membangun Papua.
Jan Christian Arebo dalam kesempatan itu juga meminta perhatian serius dari pemerintah mengenai situasi Kamtibmas di Intan Jaya. “Jadi ada perhatian serius dari Pemprov Papua, jangan hanya berharap kepada TNI-Polri,” ucapnya.
Ia juga meminta tak perlu ada oknum di luar Papua yang berbicara soal Otsus dan pemekaran di Papua, karena hal itu sudah ada yang mengakomodir, pungkasnya. (red.)