JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Polri dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meneken Memorandum of Understanding (MoU) Tentang Penegakan HAM di Indonesia. Nota kesepahaman itu juga menjadi wadah pertukaran data dan informasi, penggunaan Labfor dan Inafis.
Pada momentum itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, dengan semangat menjunjung tinggi HAM di Indonesia, maka seluruh personel Polri mulai dari prajurit hingga level pimpinan bakal diberikan pemahaman soal menjaga Hak Asasi Manusia.
Menurut Kapolri, dengan ditanamkannya pemahaman soal menjunjung tinggi HAM maka ke depannya tidak ada lagi celah-celah terjadinya pelanggaran terkait dengan hal tersebut.
“Pemahaman HAM akan diberikan kepada personel Polri mulai dari pelaksana sampai pimpinan. Sehingga di lapangan potensi pelanggaran HAM bisa dihilangkan,” kata Kapolri dalam acara MoU dengan Komnas HAM di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/4/2021).
Kapolri juga menekankan, saat ini Korps Bhayangkara bakal berpegang teguh untuk menjaga HAM dalam menjalankan tugasnya dalam menciptakan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
“Saya menyambut baik perpanjangan nota kesepahaman antara Komnas HAM RI dan Kepolisian. Kerja sama yang ada bisa dimanfaatkan dan diperlukan untuk proses penyelidikan Komnas seperti Inafis, Labfor dan lainnya,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.
Kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi Polri atas penandatanganan nota kesepahaman tersebut. Hal ini wujud nyata dari transparansi Polri.
Taufan mengakui, di era kepemimpinan Kapolri Sigit, Korps Bhayangkara saat ini semakin transparan dan lebih kooperatif dengan sesama lembaga maupun pihak eksternal.
“Kami merasakan ada komunikasi dan koordinasi yang baik maka kami sangat terbantu karena diberikan akses dan ruang yang cukup serta keterbukaan Polri,” kata Taufan.
Selain itu, kata Taufan, komunikasi di daerah sangat bagus. Dengan tantangan media dan keterbukaan maka Kepolisian berani mendisiplinkan aparat yang salah merupakan suatu kemajuan.
“Dan adanya rekomendasi yang baik di respon dengan baik. Upaya yang dilakukan perkembangan kemajuan dalam bertugas sangat baik,” tutup Taufan. (Red.)