BANTEN, BeritaBhayangkara – Efektivitas Polda Banten dalam melaksanakan kebijakan Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto, selaku Kapolda Banten yang berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas temuan tindak pidana korupsi menunjukkan tegaknya hukum dalam memerangi korupsi dan juga ikut serta dalam pengendaliannya mengurangi korupsi.
Hal tersebut terungkap sejak Oktober 2021 lalu, di mana penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Banten melakukan rangkaian penyidikan secara intens terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan Stasiun Peralihan Antara (SPA) Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Serang, sesuai dengan LP No. 388 tanggal 12 Oktober 2021.
Dalam hal itu, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga puluh dua (32) saksi yang terdiri dari dua puluh lima (25) orang saksi dari pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak desa dan kecamatan, serta tujuh (7) orang saksi dari pemilik lahan. Selain itu, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap empat (4) ahli yaitu ahli perbendaharaan negara, auditor, ahli pidana dan ahli hukum tata negara.
Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dikumpulkan oleh penyidik, diketahui modus para tersangka dalam melakukan korupsi ini adalah; memalsukan SK Bupati No. 539 tanggal 11 Mei 2020 untuk pengadaan lahan SPA yang awalnya di Desa Mekarbaru. Namun karena ada penolakan warga kemudian lokasi diubah ke Desa Negara Padang Kecamatan Petir, Kabupaten Serang dengan menggunakan SK Bupati yang sama; mark-up biaya pengadaan lahan dengan disparitas lebih dari 300% dari harga yang dibayarkan kepada pemilik lahan senilai Rp330 juta padahal dibayarkan oleh pemda serang sebesar Rp526.213,- per m2 sehingga harga keseluruhan tanah 2.561 m2 untuk lahan SPA tersebut sebesar Rp1.347.632.000 dan akibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.017.623.000; mentransfer biaya pembayaran lahan tidak langsung kepada pemilik lahan, namun melalui anggota sindikasi tersangka yang menjabat sebagai Kepala Desa; pemilik lahan tidak pernah dilibatkan dalam tahap sosialisasi, hanya tampil saat penandatanganan peralihan hak atas bidang tanah SHM No. 01890 an. Ajali seluas 2.561 m2 di kantor desa dan di kantor camat.
Adapun tersangka yang bekerja secara sindikasi, berbagi peran sesuai dengan jabatan masing-masing yaitu berinisial SP alias BUDI (61), mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Pemkab Serang, TM alias TOTO (47), Kabid Sampah dan Taman Dinas Lingkungan Hidup selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), AH alias ASEP (57), Camat Petir dan TE alis TOTON (48), Kades Negara Padang.
Dari hasil pengungkapan itu, barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik berupa dokumen-dokumen terkait pengadaan lahan, bukti pengiriman uang dan juga penyitaan uang hasil kejahatan dari para tersangka senilai Rp300 juta.
Pada saat yang sama, dalam keterangannya Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto mengatakan sejak awal menjabat telah berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas temuan tindak pidana korupsi sehingga menginstruksikan para penyidik untuk tidak perlu ragu menindak para koruptor dengan pasal berlapis dan memiskinkan tersangka dengan menyita aset-aset hasil korupsi.
Pada hari ini, Senin (30/05/2022) para tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi Banten karena perkara sudah dinyatakan sempurna (P21) dan siap untuk segera diajukan ke persidangan.
Atas perbuatannya para tersangka dikenakan sanksi pidana secara berlapis sesuai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 12 huruf i UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana 4-20 tahun penjara dan denda Rp200 juta – Rp 1 miliar. (**)