JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menerima courtesy call Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto bersama jajaran pengurus INSA di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).
Kunjungan ini dimaksudkan untuk bersilaturahmi sekaligus berkenalan dengan Kepala Bakamla RI yang baru beserta jajarannya. Dalam pertemuan yang hangat tersebut Laksdya Aan Kurnia, S.Sos., M.M. menyampaikan bahwa sesuai instruksi Presiden RI bahwa di masa mendatang Bakamla RI akan menjadi semacam single coast guard yang diberi kewenangan di perairan Indonesia. “Saat ini, regulasi terkait hal tersebut sedang dipersiapkan, dan Presiden berkeinginan bisa dipercepat sehingga betul-betul Indonesia memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla RI yang diberikan kewenangan di perairan nusantara,” ujar Laksdya Aan.
Pati berbintang tiga tersebut juga menjelaskan bahwa pada Jumat 21 Februari 2020 Menko Polhukam Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD bersama Kepala Bakamla RI telah menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebanyak 13 instansi dari Kementerian/Lembaga, PT. Pertamina, dan organisasi nelayan tentang Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara. Acara penandatangan naskah kesepakatan bersama ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi khusus tingkat menteri pada tanggal 23 Januari 2020 yang membahas tentang rencana aksi pemerintah dalam pemanfaatan sumber daya ikan di Laut Natuna Utara. “Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan di wilayah kedaulatan Indonesia dan hak berdaulat Indonesia atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kita di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,” pungkas Laksdya Aan.
Lebih lanjut Laksdya Aan juga menyampaikan rencananya untuk membuat jalur tol laut. Hal ini agar menghindari kejadian adanya kapal pesiar yang menabrak terumbu karang, seperti yang telah terjadi di Raja Ampat beberapa waktu lalu.
Ketua DPP INSA Carmelita Hartoto menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah di masa mendatang, termasuk adanya penyederhanaan aturan melalui Omnibus Law mengenai keamanan laut. Selain itu INSA juga mneyatakan siap bersinergi dengan Bakamla RI terkait program untuk mendukung kegiatan dunia usaha dari aspek jaminan keamanan di laut.
Turut serta mendampingi Kepala Bakamla RI dalam pertemuan tersebut antara lain: Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S.Irawan, S.E., M.M., Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla TSNB Hutabarat, M.M.S., Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI Laksda Bakamla Drs. Hariadi, S.H., dan Kepala UPH Bakamla RI Laksma Bakamla Parimin Warsito, S.H.
(Damar)