JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Mengapa memilih infrastruktur sebagai fokus pemerintahan dalam lima tahun pertama? Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo acap kali mengatakan bahwa infrastruktur merupakan modal utama bagi Indonesia untuk melaju dan bersaing dengan negara-negara lain di masa mendatang.
Namun, Presiden ternyata memiliki sejumlah alasan lain mengenai pilihan program utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada 2014-2019 lalu.
“Infrastruktur artinya banyak sekali dan dengan itulah kita nanti memiliki pondasi yang kuat untuk berkompetisi dengan negara lain,” ujar Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 November 2019.
Untuk diketahui, Forum A1 yang kali ini mengangkat tema “Makmur dan Terhubung Berkat Infrastruktur” digelar oleh Inisiator Indonesia. Forum tersebut menghadirkan Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perhubungan sebagai narasumber.
Saat ditanyakan mengenai pertanyaan sebelumnya tersebut, Presiden mengatakan, infrastruktur merupakan fondasi utama bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lainnya. Saat ini, negara Indonesia masih berupaya untuk terus meningkatkan daya saingnya.
“Kita masih berada pada posisi di tengah terhadap negara-negara lain dalam Indeks Daya Saing. Kita ingin berada pada posisi di depan,” ujarnya.
Namun, menurutnya, infrastruktur bukan semata melakukan pembangunan sejumlah sarana seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Di balik itu semua terdapat manfaat dan arti lain yang diungkap oleh Presiden.
“Infrastruktur itu, yang pertama, cipta lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam proses pembangunan, tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dan merata di penjuru Nusantara akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,” Presiden melanjutkan.
Pembangunan infrastruktur, utamanya di daerah, akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau wilayah tersebut. Kemudahan akses tersebut nantinya dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
“Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita,” ucap Presiden.
Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas kurang lebih 17 ribu pulau menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam hal konektivitas. Pembangunan infrastruktur yang berupaya menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia tersebut menjadikan jaringan logistik di Indonesia bertahap semakin baik.
“Ini juga memfasilitasi produksi sehingga infrastruktur yang sudah kita kerjakan lima tahun kemarin harus disambungkan dengan sentra-sentra produksi baik itu produksi pertanian, produksi nelayan, hingga industri kecil,” tuturnya.
Adapun yang keempat, Presiden Joko Widodo mengartikan infrastruktur sebagai sebuah pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya kepada masyarakat.
“Saya berikan contoh yang paling nyata. Misalnya dari Wamena ke Nduga yang sebelumnya harus jalan kaki butuh waktu 4 hari 4 malam, dengan jalan yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR sekarang hanya kira-kira 5-6 jam sudah sampai,” ujar Presiden.
Selain itu, Presiden melanjutkan, membangun infrastruktur berarti membangun peradaban. Menurutnya, banyak budaya baru yang coba dikenalkan atau ditegaskan dengan adanya suatu infrastruktur baru yang belum pernah ada di suatu wilayah.
“Orang sering lupa, kita ini membangun peradaban. Budaya antre, budaya disiplin, dan itu terlihat misalnya kita membangun MRT. Kelihatan di situ orang mulai ada budaya antre dan budaya disiplin untuk masuk secara berurutan,” ucapnya.
Terakhir, Kepala Negara menegaskan bahwa membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui, selama ini pembangunan infrastruktur terpusat hanya di Pulau Jawa sehingga ketimpangan infrastruktur di antara pulau-pulau lain di Indonesia menjadi besar. Dengan pembangunan yang dilakukan secara merata pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo, pemerintah hendak mengupayakan sila kelima dari Pancasila.
“Tidak hanya di Jakarta yang dibangun, tidak hanya di Pulau Jawa yang dibangun, tapi juga seluruh provinsi yang ada di negara ini harus kita sentuh dengan kehadiran infrastruktur,” tandasnya.
Tahapan Besar Menuju Indonesia Emas 2045
Negara-negara maju merupakan negara yang memiliki kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Dua hal tersebut sangat disadari oleh Presiden Joko Widodo dan menjadi motivasinya untuk berfokus pada hal itu untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Saat menjadi narasumber dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Presiden mengatakan bahwa infrastruktur dan SDM yang berkualitas merupakan dua tahapan awal bagi sebuah negara untuk menjadi negara maju. Dua tahap itu yang kini sedang diupayakan oleh pemerintahannya.
“Memang tahapan besarnya itu. Infrastruktur ini kita kerjakan dan nanti akan terus tetap dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk ke agenda besar yang kedua, ini yang lebih sulit menurut saya, pembangunan sumber daya manusia,” tuturnya.
Pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan segera menjadi program prioritas pemerintah mulai tahun 2020 mendatang. Meski demikian, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa saat ini negara Indonesia masih membutuhkan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi awal kemajuan.
“Sekarang ini fondasi yang sangat diperlukan adalah infrastruktur, kemudian agenda besar berikutnya sumber daya manusia,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo sempat ditanyakan mengenai arah pembangunan infrastruktur Indonesia dalam periode kepemimpinannya yang kedua mengingat dalam lima tahun pertama, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif dinilai sebagai pembangunan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan tersebut namun dengan prioritas yang sedikit berbeda.
“Masih melanjutkan infrastruktur yang ada, tetapi mulai dihubungkan,” jawabnya.
Misalnya, pembangunan jalan tol yang telah diselesaikan harus dihubungkan dengan sentra-sentra produksi dan industri yang ada di sekitarnya. Dengan cara itu, perekonomian daerah akan semakin berputar dan diharapkan akan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini memang pekerjaan besar tapi tidak langsung bisa dinikmati. SDM apalagi, baru akan kelihatan 10-15 tahun yang akan datang. Tapi, risiko itu yang harus kita berani ambil,” ucap Presiden.
Lebih jauh, Presiden juga memberikan gambaran mengenai tahapan apa yang harus ditempuh Indonesia di masa mendatang setelah mampu menyelesaikan dua tahap pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Menurutnya, tahapan ketiga yang harus dihadapi bangsa ini sebelum bertransformasi menjadi negara maju ialah menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan teknologi.
“Siapapun pemimpinnya yang akan datang mau tidak mau harus kita giring masuk ke agenda besar inovasi dan teknologi,” tandasnya.
Cara Presiden Jokowi Upayakan Pemerataan Pembangunan
Berani mengambil keputusan merupakan kunci utama Presiden Joko Widodo dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal itu menjadi gambaran jawaban mengenai pesatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia selama beberapa tahun belakangan.
Presiden mengatakan, dalam hal meningkatkan perekonomian suatu daerah, pemerintah harus aktif bergerak melakukan pembangunan di daerah tersebut. Menurutnya, menunggu agar perekonomian daerah tersebut perlahan menggeliat bukanlah suatu hal yang tepat.
“Memang harus seperti itu, mendahului dulu. Karena rumusnya itu jelas, kalau infrastruktur itu baik maka pertumbuhan ekonomi itu pasti akan tumbuh. Kalau kita menunggu ekonominya tumbuh dulu baru infrastruktur diberikan ya itu sampai kapanpun kita hanya menunggu,” kata Presiden dalam diskusi Forum A1 yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Maka itu, pemerintah harus berani memutuskan mengenai pelaksanaan rencana besar dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo sering turun ke lapangan untuk mencari tahu potensi pengembangan suatu daerah dan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan daerah untuk mencapai kemajuan.
“Kita harus berani memutuskan. Ya ini langsung bangun airport-nya, ya ini harus bangun jalannya,” tuturnya.
“Ini kita ‘menyerang’, tetapi dengan sebuah perencanaan yang baik, agenda besar, dan ukuran-ukuran yang sudah kita kalkulasi sehingga tembakannya itu tepat dan fokus,” imbuhnya.
Selain itu, Presiden menjelaskan, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah juga harus bersedia mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan daerah. Tak hanya mendengarkan, pemerintah juga harus tanggap dan mengerjakan apa yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat di daerah.
“Apa yang dibutuhkan oleh sudut-sudut yang ada di setiap provinsi, di setiap daerah, itu ya harus dikerjakan sehingga nantinya akan terjadi sebuah pemerataan ekonomi yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Pewarta: Damar