PESSEL, BeritaBhayangkara – Melemahnya pertumbuhan ekonomi serta penerapan restriksi sosial dan mobilitas di berbagai wilayah sebagai akibat pandemi Covid-19, tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan kerja dalam jumlah yang sangat besar. Namun, juga meningkatkan angka kemiskinan secara masif di Indonesia.
Terkait kondisi itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni, mengajak semua pihak di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, agar mengambil peran masing-masing untuk menekan angka kemiskinan yang cenderung meningkat setiap tahunnya di daerah itu.
Ia menyebutkan, masyarakat golongan rentan dan hampir miskin ini umumnya bekerja di sektor informal dan banyak yang sangat bergantung pada bantuan-bantuan pemerintah.
“Benar, pandemi Covid-19 memang berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga sangat dibutuhkan langkah komprehensif untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Lisda kepada wartawan, Sabtu (29/1).
Menurut Politisi asal Sumbar ini, upaya menekan angka kemiskinan di daerah meski direspons semua pihak, dan mengambil perannya masing-masing sebagai pemangku kebijakan.
Jadi, tidak bisa berjalan sendiri atau hanya kelompok tertentu saja. Semua pihak mesti bergandeng tangan, termasuk Pemda, DPRD, TNI, Polri,” ucap wanita yang baru saja dinobatkan sebagai politisi yang berpihak kepada rakyat miskin di Sumbar itu.
Lisda menyadari, persoalan kemiskinan tidak boleh dipandang remeh. Pertumbuhan ekonomi yang melambat bakal mengakibatkan angka pengangguran menjadi semakin tinggi, kesenjangan dan ketidaksetaraan meningkat tajam, pinjaman pemerintah melonjak naik, saat deflasi terjadi penurunan harga komoditas, dan ketika inflasi terjadinya peningkatan harga komoditas secara tajam. Bahkan, angka kriminalitas dikhawatirkan bakal meningkat dari sebelumnya.
“Hal ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Jangan saling menyalahkan atau main perintah. Masyarakat saat ini butuh solusi,” tuturnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan mencatat, persentase dan populasi penduduk miskin di daerah itu sejak 5 tahun terakhir (2017-2021) berfluktuasi, namun dengan kecenderungan meningkat.
Pada 2017, angka kemiskinan di Pesisir selatan tercatat sebesar 7,79 persen atau sekitar 35.530 jiwa dan turun menjadi 7,59 persen atau sebanyak 34.920 jiwa pada 2018.
Angka itu naik di 2019 menjadi 7,88 persen atau 36.510 jiwa dan turun ke posisi 7,61 persen atau 35.460 jiwa sepanjang 2020. Kemudian kembali melonjak pada 2021 hingga 37.140 jiwa atau sebesar 7,92 persen.
Persentase posisi itu menempatkan Kabupaten Pesisir Selatan pada posisi ke-3 tertinggi dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, dan dari sisi populasi kedua tertinggi setelah Kota Padang. (Nanda)