JAKARTA, BeritaBhayangkara.com – Pemerintah terus melakukan tindakan tegas memberantas ilegal logging dan pencurian ikan.
Atas arahan Presiden Jokowi langkah-langkah berani dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyelamatkan sumber daya alam dari kerusakan demi generasi mendatang.
Misalnya, KLHK memberlakukan sistem legalitas kayu untuk menghindari ilegal logging.
“Kalau nggak, nanti kan tetangga klaim bahwa ini kayu ilegal padahal kita udah declare duluan bahwa ini kayunya Indonesia. Langkah ini harus bersifat berani dan ini murni berasal dari Presiden yang mana sebagai kementerian, tugas kami mengartikulasikan keinginan yang beliau harapkan,” kata Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar, dalam diskusi bersama media mengenai ‘Langkah Berani Pulihkan Lingkungan’ di Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Selasa, (12/2/2019).
Bicara mengenai lingkungan, pasti akan berkaitan dengan konsep ilmu pengetahuan, nilai-nilai dan pendekatan. Terkait pendekatan juga harus dilihat dari aspek hukum, politik, tradisi serta ilmiahnya. Kemudian, dimensi-dimensi penting dalam mendukung lingkungan dan regulasi lingkungan.
Siti menegaskan bahwa baru di era pemerintahan Jokowi inilah diberlakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif.
“Jadi untuk pertama kalinya di era Bapak Presiden Jokowi ini dilakukan law enforcement dalam bentuk sanksi administratif. Jadi kalau pelanggarannya keterlaluan banget ya terpaksa dibekukan bisnisnya, atau dicabut. Kalau masih bisa dibina, dibina. Kalau masih bisa diperbaiki ya dipaksa saja untuk memperbaiki,” tegasnya.
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menambahkan bahwa pesan yang beliau dapatkan ketika menerima mandat dari Presiden Jokowi ialah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Presiden menitipkan pesan ke saya, bahwa laut Indonesia harus dijadikan sebagai masa depan bangsa dan menjadikan negara kita sebagai negara poros maritim dunia,” katanya.
Menurutnya, persoalan memancing ikan pun bukan cuma perkara menangkap ikan saja, tetapi menangkap ikan adalah persoalan kedaulatan dan kelanjutan serta kesejahteraan dalam berbangsa. Deterioration Effect yang diciptakan Menteri Susi Pudjiastuti dalam menenggelamkan kapal sangatlah penting untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang mencoba ingin mencuri ikan di lautan Indonesia.
Wartawan senior, Wimar Witoelar yang hadir dalam acara diskusi ini memuji langkah-langkah berani yang sudah dilakukan pemerintah di bidang lingkungan dan kelautan.
“Ibu Susi Pudjiastuti dan Ibu Siti Nurbaya adalah orang-orang legend dan seharusnya mereka bisa terus pertahankan untuk melanjutkan pembangunan bangsa dan bernegara.” katanya.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Moeldoko mengungkapkan, diskusi media ini bagian dari tugas pemerintah untuk mendiseminasikan capaian-capaian pemerintah di bidang lingkungan dan kelautan. Karena saat ini, sangatlah sulit untuk mendapatkan informasi yang pasti dan benar karena informasi-informasi yang beredar saat itu belum tentu benar keabsahan datanya.
“Itu masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi. Kita juga punya kewajiban untuk men-deliver, menyampaikan berbagai informasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah,” jelas Moeldoko.
Pewarta : D.Man